Deddy Sitorus soal Tindak Lanjut Putusan MA dan MK Ijazah Gibran: Presiden Jangan Ditarik-tarik

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Kamis (1/1/2026). (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, berharap Presiden RI, Prabowo Subianto tidak ‘ditarik-tarik’ dalam proses tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik surat keterangan penyetaraan ijazah Wapres Gibran.

Deddy menyampaikan hal itu dalam Program Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (11/11/2026).

“Kalau saya melihat justru presiden jangan ditarik-tarik. Presiden tidak punya kewajiban konstitusional untuk menindaklanjuti putusan MK dan putusan MA,” kata dia.

Baca Juga: Terbaru! Situasi Istana Wapres soal Gibran Respons Kabar Pengunduran Diri

Jika itu terjadi, kata dia, maka akan menjadi irelevan. Sebab, proses yang berjalan di DPR merupakan kewajiban konstitusional mereka.

“Jadi saya lebih senang jika justru Presiden tidak ditarik-tarik di sini. Cukup lewat juru bicarannya, perwakilannya.”

“Proses ini kan proses yang memang harus dijalankan oleh DPR. Tidak perlu restu presiden karena tidak ada kewajiban konstitusional bagi dia terhadap putusan MK dan MA. Yang punya itu DPR,” ucapnya.

Ia juga membenarkan bahwa partai politik lain tentu memiliki dilema terkait hal itu, sebab mereka memiliki tanggung jawab moral etika dan politis sebagai pengusung pasangan Prabowo-Gibran.

“Bagaimanapun kan punya tanggung jawab moral etika dan macam macam, tanggung jawab politis.”

Ia menegaskan, jika presiden dilibatkan dalam proses itu, maka akan menjadi krisis konstitusi yang lebih besar.

Tak Ada yang Bisa Menghambat

Saat ini, lanjut dia, tidak ada satu pun yang dapat menghambat proses hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR.

Baca Juga: PDIP-PKS Blak-blakan Soal Dinamika Jokowi-Gibran di Tengah Proses Hak Menyatakan Pendapat DPR

“Karena apa? Untuk hak menyatakan pendapat itu kita hanya diwajibkan dua puluh lima orang. Tidak ada kewajiban fraksi. Lebih dari satu fraksi cukup.”

“Yang bisa membatalkan proses ini dalam artian pemunduran Gibran jika diterima adalah Mahkamah Konstitusi nanti, bukan lagi DPR, bukan Presiden. Itu kalau kita mau turut hukum, turut konstitusi gitu,” ujarnya.

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV