ANTALYA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia melalui PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyepakati Perjanjian Pembelian Hasil Mitigasi atau Mitigation Outcomes Purchase Agreement (MOPA) bersama Pemerintah Norwegia di sela-sela Konferensi Para Pihak untuk Perubahan Iklim Ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (11/11/2026). Kesepakatan yang dijalin di bawah kerangka Pasal 6.2 Perjanjian Paris ini menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca hingga mencapai 12 juta ton.
Kerja sama bilateral ini secara strategis diarahkan untuk mendukung pembiayaan berbagai proyek energi bersih di Indonesia, seperti proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Penandatanganan perjanjian dilakukan langsung oleh PLN dengan Global Green Growth Institute (GGGI), sebuah lembaga internasional yang bertindak sebagai perwakilan untuk Dana Aksi Iklim Pasal 6 Norwegia. Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat dan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Sigrun Aasland turut menyaksikan penandatanganan perjanjian itu.
Direktur Utama PLN Suroso Isnandar, dalam pidatonya di paviliun Indonesia, menegaskan, kesepakatan investasi karbon ini merupakan bukti nyata dari transformasi komitmen nasional menuju program, investasi, dan tindakan yang konkret di lapangan. Menurut dia, dari perjalanan perundingan iklim di Belém, Brasil, (COP30), hingga kini mencapai puncaknya di Antalya, PLN terus bergerak dengan menghubungkan kerja sama iklim internasional dan pengembangan energi bersih secara paralel.
Suroso memaparkan, PLN telah menyusun peta jalan transisi energi yang melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Berdasarkan dokumen ini, PLN memproyeksikan adanya tambahan kapasitas pembangkit listrik secara nasional yang mencapai 69,5 GW. Dari total tambahan kapasitas kelistrikan itu, porsi dominan sebesar 76 persen akan dipasok dari berbagai sumber energi terbarukan, energi tenaga nuklir, serta implementasi teknologi penyimpanan energi mutakhir.
Suroso menggarisbawahi bahwa sejauh ini PLN berhasil mengamankan komitmen pendanaan sebanyak 2,94 miliar dolar AS yang dikhususkan untuk memuluskan proses transisi energi dari mitra pembangunan maupun lembaga kredit ekspor selama COP31 berlangsung. Di samping itu, masih terdapat tambahan dana segar 587 juta dolar AS yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian administrasi.
”Kesuksesan berarti lebih dari sekadar mengamankan pendanaan atau sekadar menyalurkan listrik. Kesuksesan berarti ketahanan energi yang lebih kuat, peluang ekonomi baru, dan transisi yang adil bagi rakyat Indonesia,” ucap Suroso.
Dalam kesempatan yang sama, Sigrun Aasland menyambut antusias terobosan pendanaan ini dan secara khusus memuji Pemerintah Indonesia terkait program 100 GW tenaga surya. Menurut dia, sebagian besar proyek tenaga surya memang mampu menarik investasi swasta tanpa perlu dukungan pendanaan lebih lanjut, tetapi terdapat sejumlah proyek yang jauh lebih sulit direalisasikan secara komersial. Proyek-proyek berisiko tinggi semacam ini biasanya terletak di wilayah geografis dengan infrastruktur jaringan listrik terbatas, atau membutuhkan pembangunan jalur transmisi baru beserta fasilitas baterai berskala besar yang membuat ongkos investasinya membengkak.
”Untuk proyek-proyek semacam ini, jawabannya saat ini sering kali adalah 'tidak'. Bank menolak, investor menolak, bukan karena itu proyek yang buruk, tetapi karena tidak cukup menguntungkan. Tanpa pembiayaan karbon, proyek-proyek itu tidak akan dibangun. Di sinilah kami percaya bahwa pembiayaan karbon dapat membuat perbedaan,” ujarnya.
Menyambut komitmen Pemerintah Norwegia tersebut, Jumhur Hidayat merespons dengan memberikan jaminan penuh atas integritas tata kelola karbon domestik. Melalui inisiatif Kemitraan Iklim dan Karbon Indonesia (ICCP), Pemerintah Indonesia selama ini telah secara proaktif menghubungkan berbagai prioritas iklim nasional dengan keahlian teknis serta alokasi pendanaan global, di mana PLN selalu diandalkan sebagai mitra utama pemerintah dalam memajukan agenda ini.
Terkait dengan masuknya aliran dana hijau dari luar negeri, Jumhur menegaskan bahwa prinsip transparansi sama sekali tidak dapat ditawar. ”Setiap pengurangan emisi harus dapat diukur, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan,” ucapnya.
Jumhur melanjutkan, pembiayaan publik tidak akan cukup untuk memenuhi target penurunan emisi sesuai rancangan nationally determined contribution (NDC) hingga tahun 2030 karena pendanaan yang dibutuhkan mencapai 281 miliar dolar AS atau sekitar Rp 4.000 triliun. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya mengundang sektor swasta dan komunitas internasional untuk berkolaborasi membiayai upaya transisi energi tersebut.
”Norwegia itu adalah negara yang memang kepeduliannya tinggi terhadap perubahan iklim. Mereka adalah garda terdepan atau juaranya, dan saya mengundang negara-negara lain juga agar bisa seperti Norwegia ini, memberikan dukungan nyata kepada negara berkembang yang ingin bersama-sama mereduksi emisi,” tuturnya.
Dalam keterangan persnya, Direktur Eksekutif GGGI Sang-hyup Kim menyampaikan, Pasal 6 Perjanjian Paris saat ini tengah beralih dari fase kesiapan menuju tahap implementasi, di mana kesepakatan tersebut menjadi bukti nyata dari kuatnya dorongan nasional dan dedikasi para mitra yang diperlukan dalam proses transisi ini. ”Mekanisme berbasis hasil ini akan memberikan kepastian bagi pemerintah dan investor untuk memobilisasi pendanaan aksi iklim secara besar-besaran,” katanya.
Pasal 6 Perjanjian Paris adalah kerangka kerja yang memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama secara sukarela dalam mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca (NDC) mereka. Secara sederhana, pasal ini menetapkan aturan dasar untuk beroperasinya pasar karbon internasional serta bentuk kerja sama iklim non-pasar.
