JAKARTA, KOMPAS.TV – Politikus PDIP, Deddy Sitorus berpendapat pertemuan Wapres Gibran Rakabuming dengan Presiden Prabowo Subianto merupakan upaya untuk mengulur waktu.
Deddy menyampaikan pendapat tersebut dalam Program Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (11/11/2026), menjawab pertanyaan tentang apakah pertemuan Gibran dengan Prabowo hingga unggahan postingan di akun media sosial Gibran merupakan upaya tarik ulur.
“Ya, saya kira ini upaya untuk buying time ya, mengulur-ngulur waktu, sehingga kemudian punya kesempatan untuk katakanlah mengkonsolidasikan kekuatan,” kata Deddy.
Baca Juga: Deddy Sitorus soal Tindak Lanjut Putusan MA dan MK Ijazah Gibran: Presiden Jangan Ditarik-tarik
“Karena bagaimanapun ayah dari Gibran itu kan presiden negara ini selama 10 tahun. Mungkin mereka masih punya sumber daya, atau apapun yang bisa dipakai untuk--menurut mereka menyelamatkan situasi gitu."
Tapi, lanjut Deddy, masalah yang bergulir terkait surat keterangan atau suket penyetaraan pendidikan Gibran merupakan masalah hukum, dan itu sudah tuntas.
“Dan masalah hukum sudah tuntas, dengan apa? Pertama ijazahnya yang bisa dikatakan setara dengan SMA atau yang sederajat itu tidak ada, tidak bisa dibuktikan.”
Artinya, lanjut dia, kesempatan untuk membuktikan Gibran punya ijazah itu sudah ada di MK.
Selain itu, lanjut Deddy, Mahkamah Agung melalui putusan mereka membatalkan surat keterangan yang menyatakan ijazah Gibran setara dengan SMA atau yang sederajat.
“Kecuali Kemendiknas kemarin menyatakan banding atas putusan itu. Nah, ini kan tidak. Menurut info dari Menko Yusril kan tidak,” tuturnya.
“Lalu upaya hukum apalagi yang tersedia secara legal, konstitusional untuk dia kemudian diberikan peluang untuk membuktikan?”
Menenangkan DiriSaat ditanya mengenai apakah pernyataan Gibran bahwa Prabowo menyarankan agar fight di PTUN merupakan upaya politik, Deddy menilai itu lebih pada upaya menenangkan diri sendiri dan pendukungnya.
“Saya kira itu mungkin lebih kepada menenangkan dirinya atau para pendukungnya. Karena bagi kita ini bukan lagi krisis politik, ini adalah krisis konstitusional,” tuturnya.
“Bahwa oleh dua lembaga peradilan kita yang tinggi dan dua-duanya bisa dikatakan sudah bersifat final dan mengikat, Gibran Rakabuming Raka itu sudah tidak memenuhi syarat.”
Problemnya saat ini, kata Deddy, bukan soal kesempatan untuk membuktikan bahwa Gibran memiliki ijazah atau suketnya sudah memenuhi syarat.
Baca Juga: Saling Argumen! DPR, Pemerintah, dan Gibran Diminta Selesaikan Polemik Lewat Jalur Konstitusional
“Ada kesempatan dia nanti ketika DPR sudah menyatakan pendapat terhadap pemerintah, lalu mengajukan itu kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi akan memberi kesempatan bagi dia untuk membela diri.”
“Nah, silakan di sana. Atau ya ikut program kejar paket C kan tinggal itu aja. Tapi itu kan untuk pemilu yang akan datang. Untuk yang posisi sekarang sudah tidak berlaku."
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- deddy sitorus
- gibran rakabuming
- hak menyatakan pendapat
- dpr ri
- suket penyetaraan pendidikan gibran
