Surabaya (ANTARA) - Rasa aman merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Ia bukan sekadar keadaan tanpa kejahatan, melainkan perasaan tenteram saat warga beraktivitas dan anak-anak bermain tanpa dibayangi ancaman. Rasa aman tumbuh dari kehadiran aparat, kepastian hukum, serta kepedulian antarwarga.
Di perkotaan, keamanan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah dan kepolisian. Keluarga dan komunitas dapat mengenali perubahan perilaku serta potensi gangguan sejak dini. Namun, mobilitas penduduk, kesibukan, dan perubahan pola pergaulan dapat merenggangkan hubungan antarwarga.
Di tengah keadaan itu, sistem keamanan lingkungan atau siskamling tetap relevan. Tradisi ronda bukan sekadar berjaga malam, melainkan gotong royong untuk membangun kewaspadaan dan solidaritas.
Semangat tersebut kembali mengemuka di Kota Surabaya, Jawa Timur, setelah dua remaja berusia 16 dan 17 tahun diduga menjadi korban pengeroyokan sekelompok pengendara sepeda motor di Jalan Bung Tomo, Ngagel, pada Minggu (8/11/2026) dini hari. Polisi masih menyelidiki peristiwa tersebut.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak masyarakat mengaktifkan kembali siskamling untuk mengantisipasi gangguan keamanan, termasuk dugaan premanisme. Pemkot juga berkoordinasi dengan kepolisian untuk menelusuri latar belakang anak-anak yang diduga terlibat kelompok tersebut.
Ajakan ini semestinya mendorong perlindungan lingkungan yang memadukan kewaspadaan, penegakan hukum, pembinaan keluarga, dan perhatian terhadap generasi muda.
Ronda bermakna
Siskamling memiliki kekuatan berupa kedekatan warga dengan lingkungannya. Mereka mengenali kondisi jalan, gang, rumah kosong, dan kebiasaan masyarakat sekitar. Pengetahuan lokal itu membantu mendeteksi potensi gangguan keamanan.
Karena itu, siskamling perlu menjadi bagian dari sistem pencegahan, bukan kegiatan seremonial setelah terjadi tindak kriminal. Ronda teratur dapat mempercepat informasi, mengenali titik rawan, dan memperjelas jalur pelaporan darurat.
Pemerintah Kota Surabaya telah mendorong penguatan keamanan melalui pembinaan Kampung Pancasila. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengaktifkan kembali pos keamanan lingkungan di tingkat rukun warga, melibatkan pengurus RT/RW, dan mengajak masyarakat peduli terhadap aktivitas di sekitar tempat tinggal.
Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP Surabaya Irna Pawanti juga menekankan deteksi dini perilaku berisiko pada anak dengan melibatkan orang tua dan sekolah.
Namun, keberadaan poskamling tidak otomatis menjamin keamanan. Pos yang hanya ramai pada awal pengaktifan, tanpa jadwal teratur, pembagian tugas, dan komunikasi dengan aparat, berisiko kehilangan fungsi.
Penguatan siskamling harus disertai pemetaan titik rawan berdasarkan kejadian terverifikasi, jalur komunikasi darurat, pencatatan laporan, serta koordinasi dengan bhabinkamtibmas. Penerangan jalan dan kamera pengawas di lokasi strategis dapat menjadi pelengkap.
Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2023, memberi kerangka bagi keterlibatan masyarakat dalam membantu keamanan dan ketertiban.
Siskamling bukan kepolisian tandingan. Warga berperan meningkatkan kewaspadaan, mencegah gangguan, melindungi korban, dan melapor. Penyelidikan serta penindakan tetap menjadi kewenangan aparat.
Keberanian warga juga tidak boleh dimaknai sebagai izin mengejar atau mengeroyok orang yang dicurigai. Tindakan main hakim sendiri dapat melahirkan korban baru dan mengganggu proses hukum. Keselamatan dan asas praduga tak bersalah harus menjadi pegangan.
Akar persoalan
Pencegahan aksi preman tidak cukup dilakukan dengan memperbanyak patroli atau menghidupkan poskamling. Persoalan perlu dilihat lebih jauh ketika remaja terlibat perilaku yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
Satpol PP Surabaya mengidentifikasi sejumlah anak yang terjangkau petugas berkaitan dengan konsumsi minuman keras, pembuatan konten ekstrem, hingga aktivitas kelompok preman. Anak-anak tersebut disebut berusia 12–15 tahun. Sebagian dinilai hanya mengikuti perilaku teman sebaya tanpa memahami konsekuensinya.
Keterangan itu menunjukkan pentingnya memahami kebutuhan remaja akan pengakuan dan rasa diterima. Kelompok pertemanan dapat memberi rasa kebersamaan, tetapi menjadi berbahaya ketika solidaritas dibangun melalui intimidasi, kekerasan, atau tindakan yang merugikan orang lain. Ini bukan pembenaran pelanggaran, melainkan alasan memperkuat pencegahan.
Keluarga merupakan lingkungan pertama untuk membangun pengawasan dan komunikasi. Orang tua perlu memperhatikan perubahan perilaku, mengenali pergaulan anak, serta menyediakan ruang bicara tanpa menghakimi.
Tanggung jawab tidak dapat dibebankan kepada keluarga. Sekolah, lingkungan, dan pemerintah juga perlu menyediakan ruang tumbuh yang sehat.
Sekolah perlu memperkuat pendidikan karakter, pengelolaan emosi, penyelesaian konflik tanpa kekerasan, dan literasi digital. Karang taruna, komunitas olahraga, kelompok seni, serta organisasi kepemudaan dapat menyediakan kegiatan positif setelah jam belajar.
Anak perlu memperoleh pengakuan melalui prestasi dan kreativitas, bukan keberanian melakukan kekerasan.
Pengawasan harus proporsional. Penampilan, gaya rambut, pakaian, atau aksesori tidak dapat dijadikan ukuran keterlibatan seseorang dalam aksi preman. Perhatian harus diarahkan pada perilaku konkret, seperti ancaman, intimidasi, ajakan membawa senjata, dan kekerasan.
Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan keadilan restoratif dan mengatur diversi bagi perkara yang memenuhi persyaratan.
Pendekatan itu bukan menghapus tanggung jawab, melainkan membuka ruang pembinaan dan pemulihan dengan memperhatikan korban. Penindakan terhadap kekerasan harus berjalan bersama upaya mencegah anak mengulangi perilaku serupa.
Jaga bersama
Keamanan lingkungan membutuhkan pembagian peran yang jelas. Pemkot menjadi penggerak dan koordinator. Satpol PP memperkuat pembinaan ketertiban umum dan Kampung Pancasila. Bakesbangpol bersama Satgas Anti Premanisme dapat mendampingi warga yang mengalami intimidasi, sedangkan kepolisian menangani laporan tindak pidana dan proses hukum.
Pemkot Surabaya meminta masyarakat tidak takut melapor ketika mengalami ancaman atau intimidasi. Mekanisme pendampingan tersebut perlu dihubungkan dengan siskamling agar warga mengetahui saluran pengaduan dan tidak merasa sendirian ketika menghadapi gangguan keamanan.
Di tingkat kampung, pengurus RT/RW perlu membangun sistem komunikasi yang mudah diakses. Warga harus mengetahui kepada siapa laporan disampaikan dan tindakan awal ketika menemukan keadaan darurat.
Informasi harus dijaga agar tidak menjadi tuduhan atau menyebarkan identitas orang yang belum terbukti bersalah. Pendataan warga baru pun harus dilakukan secara proporsional dengan menghormati privasi dan hak setiap penduduk.
Pembinaan anak juga tidak boleh berhenti pada pemanggilan orang tua atau pendataan petugas. Diperlukan pendampingan keluarga, konseling, keterlibatan sekolah, kegiatan kepemudaan, dan rujukan layanan sosial sesuai kebutuhan.
Pemerintah kota dapat mengukur keberhasilan melalui keberlanjutan poskamling, tindak lanjut laporan, perubahan gangguan keamanan di titik rawan, serta hasil pendampingan anak dan keluarga.
Surabaya membutuhkan lingkungan aman dan manusiawi. Warga harus berani melaporkan kejahatan, tetapi tidak menghakimi orang lain. Anak-anak perlu diawasi, tetapi tetap diberi ruang untuk tumbuh dan memperbaiki diri.
Siskamling pada hakikatnya bukan sekadar menjaga kampung dari orang yang dianggap mengganggu, melainkan merawat kepedulian agar tidak ada warga yang merasa sendirian ketika menghadapi ancaman.
Keamanan yang kuat lahir dari keseimbangan antara kewaspadaan masyarakat, ketegasan hukum, dan kepedulian sosial. Dari kampung yang saling mengenal dan menjaga, Surabaya dapat membangun daya tahan sosial sekaligus melindungi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Pemkot Surabaya susun strandar pos siskamling berbasis kolaborasi
Di perkotaan, keamanan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah dan kepolisian. Keluarga dan komunitas dapat mengenali perubahan perilaku serta potensi gangguan sejak dini. Namun, mobilitas penduduk, kesibukan, dan perubahan pola pergaulan dapat merenggangkan hubungan antarwarga.
Di tengah keadaan itu, sistem keamanan lingkungan atau siskamling tetap relevan. Tradisi ronda bukan sekadar berjaga malam, melainkan gotong royong untuk membangun kewaspadaan dan solidaritas.
Semangat tersebut kembali mengemuka di Kota Surabaya, Jawa Timur, setelah dua remaja berusia 16 dan 17 tahun diduga menjadi korban pengeroyokan sekelompok pengendara sepeda motor di Jalan Bung Tomo, Ngagel, pada Minggu (8/11/2026) dini hari. Polisi masih menyelidiki peristiwa tersebut.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak masyarakat mengaktifkan kembali siskamling untuk mengantisipasi gangguan keamanan, termasuk dugaan premanisme. Pemkot juga berkoordinasi dengan kepolisian untuk menelusuri latar belakang anak-anak yang diduga terlibat kelompok tersebut.
Ajakan ini semestinya mendorong perlindungan lingkungan yang memadukan kewaspadaan, penegakan hukum, pembinaan keluarga, dan perhatian terhadap generasi muda.
Ronda bermakna
Siskamling memiliki kekuatan berupa kedekatan warga dengan lingkungannya. Mereka mengenali kondisi jalan, gang, rumah kosong, dan kebiasaan masyarakat sekitar. Pengetahuan lokal itu membantu mendeteksi potensi gangguan keamanan.
Karena itu, siskamling perlu menjadi bagian dari sistem pencegahan, bukan kegiatan seremonial setelah terjadi tindak kriminal. Ronda teratur dapat mempercepat informasi, mengenali titik rawan, dan memperjelas jalur pelaporan darurat.
Pemerintah Kota Surabaya telah mendorong penguatan keamanan melalui pembinaan Kampung Pancasila. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengaktifkan kembali pos keamanan lingkungan di tingkat rukun warga, melibatkan pengurus RT/RW, dan mengajak masyarakat peduli terhadap aktivitas di sekitar tempat tinggal.
Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP Surabaya Irna Pawanti juga menekankan deteksi dini perilaku berisiko pada anak dengan melibatkan orang tua dan sekolah.
Namun, keberadaan poskamling tidak otomatis menjamin keamanan. Pos yang hanya ramai pada awal pengaktifan, tanpa jadwal teratur, pembagian tugas, dan komunikasi dengan aparat, berisiko kehilangan fungsi.
Penguatan siskamling harus disertai pemetaan titik rawan berdasarkan kejadian terverifikasi, jalur komunikasi darurat, pencatatan laporan, serta koordinasi dengan bhabinkamtibmas. Penerangan jalan dan kamera pengawas di lokasi strategis dapat menjadi pelengkap.
Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2023, memberi kerangka bagi keterlibatan masyarakat dalam membantu keamanan dan ketertiban.
Siskamling bukan kepolisian tandingan. Warga berperan meningkatkan kewaspadaan, mencegah gangguan, melindungi korban, dan melapor. Penyelidikan serta penindakan tetap menjadi kewenangan aparat.
Keberanian warga juga tidak boleh dimaknai sebagai izin mengejar atau mengeroyok orang yang dicurigai. Tindakan main hakim sendiri dapat melahirkan korban baru dan mengganggu proses hukum. Keselamatan dan asas praduga tak bersalah harus menjadi pegangan.
Akar persoalan
Pencegahan aksi preman tidak cukup dilakukan dengan memperbanyak patroli atau menghidupkan poskamling. Persoalan perlu dilihat lebih jauh ketika remaja terlibat perilaku yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
Satpol PP Surabaya mengidentifikasi sejumlah anak yang terjangkau petugas berkaitan dengan konsumsi minuman keras, pembuatan konten ekstrem, hingga aktivitas kelompok preman. Anak-anak tersebut disebut berusia 12–15 tahun. Sebagian dinilai hanya mengikuti perilaku teman sebaya tanpa memahami konsekuensinya.
Keterangan itu menunjukkan pentingnya memahami kebutuhan remaja akan pengakuan dan rasa diterima. Kelompok pertemanan dapat memberi rasa kebersamaan, tetapi menjadi berbahaya ketika solidaritas dibangun melalui intimidasi, kekerasan, atau tindakan yang merugikan orang lain. Ini bukan pembenaran pelanggaran, melainkan alasan memperkuat pencegahan.
Keluarga merupakan lingkungan pertama untuk membangun pengawasan dan komunikasi. Orang tua perlu memperhatikan perubahan perilaku, mengenali pergaulan anak, serta menyediakan ruang bicara tanpa menghakimi.
Tanggung jawab tidak dapat dibebankan kepada keluarga. Sekolah, lingkungan, dan pemerintah juga perlu menyediakan ruang tumbuh yang sehat.
Sekolah perlu memperkuat pendidikan karakter, pengelolaan emosi, penyelesaian konflik tanpa kekerasan, dan literasi digital. Karang taruna, komunitas olahraga, kelompok seni, serta organisasi kepemudaan dapat menyediakan kegiatan positif setelah jam belajar.
Anak perlu memperoleh pengakuan melalui prestasi dan kreativitas, bukan keberanian melakukan kekerasan.
Pengawasan harus proporsional. Penampilan, gaya rambut, pakaian, atau aksesori tidak dapat dijadikan ukuran keterlibatan seseorang dalam aksi preman. Perhatian harus diarahkan pada perilaku konkret, seperti ancaman, intimidasi, ajakan membawa senjata, dan kekerasan.
Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan keadilan restoratif dan mengatur diversi bagi perkara yang memenuhi persyaratan.
Pendekatan itu bukan menghapus tanggung jawab, melainkan membuka ruang pembinaan dan pemulihan dengan memperhatikan korban. Penindakan terhadap kekerasan harus berjalan bersama upaya mencegah anak mengulangi perilaku serupa.
Jaga bersama
Keamanan lingkungan membutuhkan pembagian peran yang jelas. Pemkot menjadi penggerak dan koordinator. Satpol PP memperkuat pembinaan ketertiban umum dan Kampung Pancasila. Bakesbangpol bersama Satgas Anti Premanisme dapat mendampingi warga yang mengalami intimidasi, sedangkan kepolisian menangani laporan tindak pidana dan proses hukum.
Pemkot Surabaya meminta masyarakat tidak takut melapor ketika mengalami ancaman atau intimidasi. Mekanisme pendampingan tersebut perlu dihubungkan dengan siskamling agar warga mengetahui saluran pengaduan dan tidak merasa sendirian ketika menghadapi gangguan keamanan.
Di tingkat kampung, pengurus RT/RW perlu membangun sistem komunikasi yang mudah diakses. Warga harus mengetahui kepada siapa laporan disampaikan dan tindakan awal ketika menemukan keadaan darurat.
Informasi harus dijaga agar tidak menjadi tuduhan atau menyebarkan identitas orang yang belum terbukti bersalah. Pendataan warga baru pun harus dilakukan secara proporsional dengan menghormati privasi dan hak setiap penduduk.
Pembinaan anak juga tidak boleh berhenti pada pemanggilan orang tua atau pendataan petugas. Diperlukan pendampingan keluarga, konseling, keterlibatan sekolah, kegiatan kepemudaan, dan rujukan layanan sosial sesuai kebutuhan.
Pemerintah kota dapat mengukur keberhasilan melalui keberlanjutan poskamling, tindak lanjut laporan, perubahan gangguan keamanan di titik rawan, serta hasil pendampingan anak dan keluarga.
Surabaya membutuhkan lingkungan aman dan manusiawi. Warga harus berani melaporkan kejahatan, tetapi tidak menghakimi orang lain. Anak-anak perlu diawasi, tetapi tetap diberi ruang untuk tumbuh dan memperbaiki diri.
Siskamling pada hakikatnya bukan sekadar menjaga kampung dari orang yang dianggap mengganggu, melainkan merawat kepedulian agar tidak ada warga yang merasa sendirian ketika menghadapi ancaman.
Keamanan yang kuat lahir dari keseimbangan antara kewaspadaan masyarakat, ketegasan hukum, dan kepedulian sosial. Dari kampung yang saling mengenal dan menjaga, Surabaya dapat membangun daya tahan sosial sekaligus melindungi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Pemkot Surabaya susun strandar pos siskamling berbasis kolaborasi
