JAKARTA — Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak lagi relevan apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri dari jabatannya. Hak menyatakan pendapat akan kehilangan objek jika kursi wakil presiden telah ditinggalkan.
Khozin mengatakan, pihaknya menghormati keputusan Gibran apabila kabar pengunduran diri tersebut benar adanya. Salah satu anggota Fraksi PKB yang menandatangani hak menyatakan pendapat itu berharap keputusan itu sekaligus mengakhiri polemik mengenai ijazah Wakil Presiden.
Baca Juga
Mendiktisaintek Ingatkan Peneliti Bantu Tuntaskan Masalah Nyata
Polda Bantah Tangkap Firli Saat Main Badminton, Hanya Minta Eks Ketua KPK Itu Hadiri Pemeriksaan
Presiden RI Ungkit Sejarah Manusia Penuh Pengkhianatan, Sindir Siapa?
“Kami juga mendengar soal pengunduran diri Wapres. Jika memang benar, kami tentu menghormati pilihan dan sikap tersebut. Mari kita akhiri dan sudahi polemik ijazah ini,” kata Khozin di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV (Jember dan Lumajang) itu menjelaskan, proses pengusulan HMP sejauh ini tetap berjalan. Usulan tersebut secara resmi telah diajukan oleh lebih dari 120 anggota DPR dari seluruh fraksi.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
“Proses HMP per hari ini jalan terus, sidang paripurna pada Kamis (12/11/2026) siang nanti secara resmi mengagendakan pengumuman usulan HMP oleh DPR,” tegas Khozin.
Lihat postingan ini di Instagram
Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline)
Namun, menurut dia, apabila Gibran benar-benar menyatakan mundur sebagai Wakil Presiden, HMP menjadi tidak relevan karena kehilangan objek. Dengan demikian, proses tersebut tidak berlanjut dan penyelesaian kekosongan jabatan Wakil Presiden akan mengikuti mekanisme konstitusi.
“Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres paling lambat 60 hari MPR memilih wapres,” tegas Khozin.
Dia menjelaskan, Presiden harus mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden.
“Pasal 46 ayat (2) UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3, Presiden diminta untuk mengusulkan dua nama cawapres paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna pemilihan Wapres,” sebut Khozin.
