Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar rapat paripurna hari ini, Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB. Seperti dikutip dari undangan yang diterima CNBC Indonesia, salah satu agenda rapat nanti adalah "Pengumuman Usul Penggunaan Hak Anggota DPR".
Agenda-agenda lainnya sebagai berikut:
a. Pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang Usul inisiatif Badan Legislasi DPR dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.
b. Persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Statistik dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
Kemarin, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi rapat paripurna akan digelar siang nanti.
"Besok itu ada rencana agenda (rapat) paripurna jam 14.00 kalau saya nggak salah. Tetapi sampai dengan saat ini, ini undangan belum disebarkan," ujarnya kepada wartawan di kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam.
"Saya juga belum cek agenda acara rapurnya besok apa, karena hari ini saya tidak ke DPR," sambung Ketua Harian Partai Gerindra itu.
Dia belum menjelaskan detail apakah rapat tersebut akan memutuskan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) anggota DPR terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait keabsahan ijazah atau dokumen setara kelulusan SMA sederajat. Di sisi lain, Dasco mengatakan terkait dinamika yang sedang terjadi sudah ada proses awal di DPR.
"Ya kita semua di DPR, partai-partai, ya mengikuti dinamika yang ada," katanya.
Kemarin sore, Wakil Ketua DPR dari Fraksi NasDem Saan Mustopa mengatakan usulan HMP terhadap Gibran akan dibawa ke rapat paripurna DPR. Pada sore itu, Saan memimpin rapat penyerahan usulan 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengusulkan HMP terhadap Gibran. Rapat terbatas penyerahan usulan itu dihadiri Saan dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurizal.
Jumlah pengusul HMP dari delapan fraksi itu perinciannya, yakni PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang dan Demokrat 18 orang. Dalam paparannya, masing-masing fraksi pada umumnya menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai wapres usai dua putusan mahkamah yang mempersoalkan dokumen ijazahnya.
Artikel selengkapnya >>> Klik di sini
(miq/miq)
