Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap seluruh fakta terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga dilakukan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk.
Permintaan itu disampaikan menjelang rapat kerja (raker) Komisi III DPR bersama Kapolri yang digelar hari ini, Kamis (12/11).
Habiburokhman mengatakan, pihaknya meminta Kapolri membuka seluruh fakta mengenai penyadapan ilegal tersebut.
“Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait,” kata Habiburokhman dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, dugaan tindakan ilegal yang perlu didalami tidak hanya berkaitan dengan penyadapan. Ada sejumlah dugaan perbuatan lain yang disebut dilakukan kelompok tersebut, mulai dari pengawasan ilegal hingga upaya membentuk opini publik di media sosial.
“Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya seperti surveilence ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain lain yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” ujarnya.
Habiburokhman menegaskan, seluruh informasi mengenai dugaan tindakan tersebut harus didalami secara serius oleh kepolisian. Ia mengatakan, apabila dugaan tersebut terbukti, rangkaian tindakan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk serangan makar.
“Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP,” tutur Habiburokhman.
Adapun rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri dijadwalkan dimulai pukul 08.30 WIB dan berlangsung hingga pukul 12.00 WIB.
“Rapat akan mulai jam 8.30 dan berakhir pukul 12, semua anggota konfirmasi hadir,” pungkasnya.
