JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah perusahaan teknologi digital dan industri pers meminta DPR tidak menyeragamkan pengaturan hak cipta dalam RUU Hak Cipta. Mereka mengingatkan, kewajiban pengelolaan royalti melalui satu lembaga dan penyamarataan tanggung jawab platform berisiko mengganggu kemitraan bisnis, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menghambat distribusi informasi.
Hal itu mengemuka pada rapat dengar pendapat umum (RDPU) RUU Hak Cipta antara Baleg DPR dengan perwakilan Google, Meta, Tiktok, Dewan Pers, dan Satu Lisensi Indonesia di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Government Affairs and Public Policy Manager Google Indonesia Agung Pamungkas mengatakan, kewajiban platform digital membuat perjanjian lisensi menyeluruh (blanket license) melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) terpusat berisiko mengesampingkan kerja sama langsung yang selama ini terjalin dengan pemegang hak cipta.
Google menilai perjanjian lisensi seharusnya tetap berlangsung secara sukarela melalui mekanisme pasar. Agung mencontohkan program Google News Showcase dan News AI Pilots sebagai bentuk kemitraan langsung yang telah berjalan.
”Memaksa para pemegang hak di bidang musik dan berita untuk berkontrak melalui satu lembaga kolektif tunggal berisiko mengganggu efisiensi pasar, membatasi potensi pendapatan kreator, dan menghambat masuknya investasi global,” ujarnya.
Google, Agung melanjutkan, menilai, kemampuan untuk menemukan, mengakses, dan membagikan informasi di situs merupakan hal yang mendasar. Membatasi platform untuk secara bebas membagikan tautan (link) atau cuplikan beresiko menimbulkan hambatan besar. Pemilik laman memiliki kendali penuh dan bebas atas bagaimana konten mereka ditampilkan di berbagai layanan Google.
Head of Public Policy & Government Relations Tiktok Grup Indonesia Noudhy Valdryno mengatakan, Tiktok mengusulkan agar DPR memperjelas pembagian kewenangan antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan LMK dalam RUU Hak Cipta.
Perubahan peran LMKN yang terkesan menjadi regulator, sementara LMK menjalankan fungsi pemungutan, pengelolaan, dan distribusi royalti berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum. Skema itu sekaligus berisiko menimbulkan tagihan ganda apabila pembagian kewenangannya tidak jelas.
Tiktok juga mengusulkan agar aturan baru tetap mengakui hak pemegang karya untuk memberikan lisensi secara langsung, termasuk melalui perjanjian lisensi dengan pihak luar negeri yang sudah berjalan. Untuk mencegah persoalan dalam pelaksanaannya, Tiktok meminta pemerintah memfasilitasi forum yang mempertemukan LMKN dan LMK guna menyelaraskan pembagian peran serta melindungi perjanjian bisnis yang telah berlaku selama ini.
Sementara, Head of Public Policy Meta Indonesia Berni Mustafa mengatakan, Meta menyoroti risiko kewajiban pembayaran atas pembagian tautan dan rekomendasi berita dalam RUU Hak Cipta. Platform user generated content seperti Facebook dan Instagram selama ini memungkinkan penerbit membagikan tautan artikel secara sukarela untuk menjangkau pembaca sekaligus memperoleh pendapatan dari iklan atau langganan.
Meta menilai pembagian tautan tidak sama dengan menyalin atau menerbitkan ulang karya jurnalistik sehingga tidak semestinya secara otomatis menimbulkan kewajiban pembayaran.
Menurut Berni, apabila ada kewajiban platform membatasi pembagian tautan berita, penerbit justru berisiko kehilangan kunjungan pembaca dan peluang pendapatan. Meta berharap, DPR Indonesia membedakan pemanfaatan karya yang memerlukan pembayaran dengan aktivitas yang sekadar membantu masyarakat menemukan informasi.
”Meta juga mendorong mekanisme pelaporan dan penindakan (notice-and-action) agar platform dapat menangani dugaan pelanggaran hak cipta tanpa harus memeriksa atau memblokir seluruh unggahan secara otomatis,” kata Berni.
Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi mengusulkan agar RUU Hak Cipta tidak menjadikan LMK sebagai satu-satunya mekanisme pembayaran royalti atas karya jurnalistik. Industri pers telah lama mengenal kerja sama langsung antarpelaku usaha atau business-to-business (B2B).
Oleh karena itu, Dewan Pers meminta DPR tetap mengakomodasi mekanisme tersebut agar pengelolaan royalti tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi perusahaan pers.
Menurut Dahlan, ada ketimpangan hubungan ekonomi antara platform digital dan perusahaan pers. Mengutip data Wavemaker 2025, sekitar 80 persen belanja iklan digital saat ini dikuasai platform. Sementara, perusahaan pers memperebutkan sisanya.
Kondisi tersebut semakin menekan keberlanjutan bisnis media, terutama ketika perkembangan kecerdasan buatan (AI) turut mengurangi kunjungan pembaca ke situs penerbit berita.
Meski mengakui bahwa platform digital membantu perusahaan pers mendistribusikan berita, Dahlan menilai manfaat ekonomi yang diterima penerbit belum cukup untuk membiayai jurnalisme berkualitas.
Dewan Pers terus mendorong kompensasi yang adil atas pemanfaatan karya jurnalistik, serta pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa antara perusahaan pers dan platform digital yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dewan Pers, Dahlan melanjutkan, mengingatkan risiko apabila platform memilih membatasi atau menghentikan distribusi berita sebagai respons terhadap kewajiban kompensasi. Menurut dia, tindakan tersebut bukan hanya merugikan perusahaan pers, melainkan juga membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang memiliki integritas.
”Kami meminta agar perlindungan hak ekonomi perusahaan pers berjalan seiring dengan pengawasan terhadap penyalahgunaan posisi dominan platform digital,” ujarnya.
Dalam RDPU RUU Hak Cipta, Rabu pagi, Baleg DPR mengundang Microsoft dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) untuk mendengarkan masukan mereka.
Ketua Umum idEA Budi Primawan menyampaikan, idEA mengusulkan agar DPR membedakan kewajiban hukum setiap platform digital berdasarkan fungsi dan jenis layanannya dalam RUU Hak Cipta. Lanskap industri teknologi digital mencakup beragam layanan, mulai dari lokapasar (marketplace) hingga platform user generated content seperti media sosial.
Mengingat karakteristik layanan tersebut berbeda, regulasi hak cipta tidak semestinya menyeragamkan tanggung jawab seluruh platform atas pelanggaran yang timbul.
Asosiasi juga mengusulkan penerapan prinsip safe harbor bagi perusahaan teknologi digital. Melalui mekanisme tersebut, pengunggah di platform user generated content misalnya, bertanggung jawab atas konten yang mereka bagikan, pemegang hak menyampaikan laporan pelanggaran beserta bukti, sedangkan platform wajib menindaklanjuti laporan yang sah dan mengambil tindakan terhadap pelanggar berulang.
”Namun, platform tetap harus bertanggung jawab apabila secara sengaja membiarkan pelanggaran yang telah mereka ketahui,” kata Budi.
