Isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat ke ruang publik bersamaan dengan langkah 120 anggota DPR RI yang resmi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pemakzulan. Pakar Hukum Tata Negara, Fadli Ramadhanil, membeberkan dua skenario konstitusional yang berpotensi diambil oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila surat pengunduran diri wapres benar-benar diserahkan di tengah proses pemakzulan yang sedang bergulir.
Menurut Fadli, secara prosedur Pasal 7B UUD 1945, DPR saat ini memiliki dasar kuat untuk memproses usulan HMP melalui rapat paripurna hingga nantinya diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Terlebih, Gibran dalam beberapa kesempatan sebelumnya sempat menyatakan komitmennya untuk melawan (fight) demi membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Kendati demikian, jika surat pengunduran diri resmi diserahkan ke meja pimpinan MPR, wewenang penentuan sikap sepenuhnya beralih ke lembaga permusyawaratan tersebut. Fadli memetakan ada dua jalan atau skenario yang dapat ditempuh MPR: Skenario 1: Terbitkan Putusan Sela, Tangguhkan Pengunduran Diri Demi Pembuktian
Pada skenario pertama, MPR berpeluang tidak langsung mengeksekusi surat pengunduran diri tersebut, melainkan menerbitkan keputusan sela untuk menangguhkannya.
Langkah ini diambil dengan pertimbangan bahwa DPR telah terlebih dahulu menginisiasi HMP pemakzulan. Penangguhan tersebut bertujuan memberikan ruang serta hak konstitusional kepada Wapres Gibran untuk membela diri dan membuat terang perkara ijazah yang dipersoalkan di forum resmi.
"MPR bisa saja menyikapi dengan semacam putusan sela untuk menangguhkan pengunduran diri tersebut karena proses HMP di DPR sudah bergulir. Tujuannya agar Mas Gibran tetap memiliki ruang dan kesempatan membela diri atau menyampaikan klarifikasi secara resmi dalam persidangan konstitusional," kata Fadli dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Kamis, 12 November 2026.
Baca Juga :
Gibran Berniat Mundur, Prabowo tak MenghalangiDengan opsi ini, surat pengunduran diri sebatas diterima dan diarsipkan, sementara proses akuntabilitas hukum dan politik melalui DPR, MK, hingga sidang pemakzulan MPR tetap berjalan hingga tuntas. Skenario 2: Langsung Paripurnakan Pengunduran Diri dan Buka Suksesi Kursi Wapres
Adapun skenario kedua, MPR langsung menerima pengunduran diri tersebut tanpa melanjutkan proses pemakzulan yang dirintis DPR.
Dalam skenario ini, pimpinan MPR cukup menjadwalkan sidang paripurna untuk mengumumkan dan mengesahkan berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden.
"Pilihan kedua, MPR memproses langsung surat pengunduran diri tersebut lewat sidang paripurna untuk mengumumkan pengunduran diri secara resmi. Setelah itu, MPR akan menyurati Presiden bahwa posisi wakil presiden telah resmi berhenti atau terjadi kekosongan," terang Fadli.
Berdasarkan aturan ketatanegaraan, setelah posisi wakil presiden dinyatakan lowong, Presiden selanjutnya akan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna MPR dalam kurun waktu yang diatur konstitusi.
Saat ini, dinamika politik di parlemen kian menguat menyusul dukungan 120 anggota dewan dari delapan fraksi—termasuk PKS, NasDem, PDIP, PKB, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN—yang mendesak pimpinan DPR segera memproses HMP dalam rapat paripurna terdekat.
