jpnn.com - Upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR RI hingga Kamis (12/11/2026), tetap berjalan melalui penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP).
Pada Kamis ini, DPR RI direncanakan menggelar Rapat Paripurna yang salah satunya beragendakan pengumuman usul penggunaan hak Anggota DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta.
BACA JUGA: Gibran Mundur, HMP Pemakzulan di DPR Sudah Tidak Relevan
Rapat paripurna itu rencananya dimulai pada pukul 14.00 WIB sebagaimana jadwal yang dibagikan pada Kamis pagi.
Sebelumya pada Rabu (11/11), ada sebanyak 120 Anggota DPR RI yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, buntut permasalahan ijazah putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu.
BACA JUGA: Oknum Polri Sadap Presiden RI, Kapolri Jenderal Suyudi Merasa Dikhianati
Selain soal pengusulan hak Anggota DPR RI, rapat tersebut juga beragendakan pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang Usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.
Kemudian, rapat paripurna itu juga beragendakan pembicaraan soal perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Statistik, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
BACA JUGA: Tanpa Malu-Malu, Prabowo Berterima Kasih kepada PDIP & Sebut Bambang Pacul
Selain rapat paripurna, DPR RI juga akan menggelar rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk meminta penjelasan soal Penegakan hukum terhadap tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.
Komisi III DPR RI pun akan meminta penjelasan soal tindakan atau kegiatan lain yang dilakukan atau dikendalikan kepada para tersangka penyadapan ilegal (illegal interception).
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan sebanyak 120 anggota DPR RI resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dia mengatakan 120 anggota DPR RI itu telah menandatangani pengajuan HMP berdasarkan pengusulan yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan fraksi partai politik.
"Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11).
Dia pun mengatakan bahwa hal tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna pada Kamis ini.(Ant/JPNN)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
