Komisi III DPR Minta Kapolri Buka Semua Fakta Dugaan Penyadapan Ilegal Hari Ini

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memimpin rapat Panitia Kerja (Panja) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). (Sumber: Rivan Awal Lingga/Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Komisi III DPR RI berencana meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membuka semua fakta dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI dan sejumlah pihak dalam rapat kerja hari ini, Kamis (12/11/2026).

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Menurutnya, pihaknya akan menggelar rapat kerja (raker) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mulai pukul 08.30 WIB pagi ini.

Pihaknya akan meminta Suyudi membuka rangkaian perbuatan ilegal yang diduga dilakukan tersangka berinisial LSP yang saling terkait.

Baca Juga: Bakom soal Pengerahan Tentara ke Jakarta usai Kasus Penyadapan: Untuk Keselamatan Presiden

"Rapat akan mulai pukul 08.30 WIB dan berakhir pukul 12.00 WIB, semua anggota konfirmasi hadir," kata Habiburokhman dikutip Antara.

Habiburokhman menambahkan, selain penyadapan, ada juga dugaan rangkaian perbuatan ilegal lainnya.

Beberapa di antaranya adalah dugaan surveilans ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi, dan lain lain.

"Yang intinya bisa membuat Presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya," tuturnya.

Ia menegaskan, informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Jika nanti terbukti, itu merupakan bentuk dugaan serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Baca Juga: Kapolri Siapkan Sidang Etik Listyo Sigit Terkait Kasus Penyadapan Presiden Prabowo | KOMPAS PETANG

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal.

Para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha pada 2025 hingga 2026.

Sejauh ini, Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap anggota Polri Irjen AS buntut kasus tersebut.

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Antara