Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadwalkan rapat kerja (raker) bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto beserta jajaran di Gedung DPR RI , Jakarta, Kamis (12/11) pagi. Pertemuan yang akan berlangsung pukul 08.30 hingga 12.00 WIB tersebut mengagendakan permintaan penjelasan terkait penanganan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan bahwa rapat kerja pagi ini secara khusus memfokuskan pembahasan pada dua poin utama, yakni perkembangan penegakan hukum kasus penyadapan Presiden RI serta penelusuran aktivitas lain yang dilakukan para tersangka.
"Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait," kata Habiburokhman dalam keterangannya menjelang rapat kerja, Kamis (12/11).
Selain itu, informasi lain yang akan didalami mencakup dugaan pengintaian ilegal (surveillance), pembunuhan karakter, pengkondisian opini di media sosial untuk melemahkan program pemerintah, hingga penggalangan massa aksi.
"Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti, maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP," ujar Habiburokhman.
