Jakarta, VIVA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap kronologi kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (12/11/2026).
Suyudi menjelaskan, perkara tersebut bermula pada periode 2025 hingga 2026. Saat itu, Irjen AS yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt. Kabagmon) diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik. Akibatnya, sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa berkaitan dengan prosedur penegakan hukum.
Pada Oktober 2026, kata Suyudi, Irjen AS juga diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan. Selain itu, ia diduga meminta penghapusan data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PLX.
"Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan," kata Suyudi dalam Rapat dengan Komisi III DPR RI.
Suyudi menjelaskan peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan/atau penghapusan data elektronik.
"Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user dan penghapusan data," kata dia.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Selasa pekan lalu (3/11), Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin menetapkan tiga orang jenderal Polri sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik dan ilegal akses. Para tersangka itu antara lain, Mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, kemudian Kadiv Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi.
Sementara itu, pada Kamis (5/11) Bareskrim Polri Kembali menetapkan 1 tersangka baru yakni Irjen Slamet Uliandi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik belum menahan Irjen Slamet Uliandi. Hal ini karena jenderal bintang dua tersebut masih menjalani pengobatan setelah mengalami stroke.
