Habiburokhman Ketua Komisi III DPR RI meminta Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto Kapolri membuka seluruh fakta terkait kasus penyadapan ilegal dalam rapat kerja (raker) yang digelar, Kamis (12/11/2026) hari ini.
“Rapat akan mulai pukul 08.30 WIB dan berakhir pukul 12.00 WIB, semua anggota konfirmasi hadir,” kata Habiburokhman, melansir Antara.
Selain penyadapan, Habiburokhman menduga ada rangkaian perbuatan ilegal lainnya seperti surveilans ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi, dan lain lain.
“Yang intinya bisa membuat Presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” tambahnya.
Dia menilai informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Jika nantinya terbukti, dia menilai hal itu merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal.
Para tersangka yang merupakan personel Polri diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha pada 2025 hingga 2026.
Sejauh ini, Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap anggota Polri Irjen AS buntut kasus tersebut.(ant/kir/ipg)
