Jakarta, tvOnenews.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan ada lima tahapan modus operandi penyadapan ilegal yang diduga dilakukan LSP, AS, EH, dan SU.
Hal ini dipaparkannya dalam RDP dengan Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026). Dia menyebut modus operandi itu antara lain perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan ke end user, dan penghapusan data.
“Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau lewat WhatsApp tanpa surat penyidik dan laporan polisi,” katanya.
Tahapan kedua, yakni provisioning. Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa ada kaitannya dengan perkara.
Tahapan ketiga, yakni pelaksanaan penyadapan. Petugas diduga mendengar dan mengeksplor hasil penyadapan kemudian menuangkannya ke transkipsi.
“Pelaporan hasil penyadapan, diduga dilaporkan secara berjenjang kepada Kabagmon SU hingga diteruskan kepada LSP,” terangnya.
Tahapan kelima, yakni penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX dihapus. Adapun pelaksanaan penghapusan diduga dilakukan oleh tim TSU.
Selain itu, di bulan ini ada pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan.
Suyudi menyebut perintah pembubaran grup dan penghapusan data itu menimbulkan kecurigaan pelapor.
Hingga pada 30 Oktober 2026, peristiwa ini akhirnya dilaporkan ke Bareskrim Polri. Identitas pelapor dirahasiakan. (nsi)
