Rektor UGM Ova Emilia mengatakan tujuh mahasiswa yang diamankan Polda DIY saat ricuh Yogyakarta yang terjadi di DPRD DIY hingga Bundaran UGM telah dipulangkan. Sementara itu, masih ada satu mahasiswa lain yang dirawat di rumah sakit.
"Pada Rabu, 11 November 2026 sore, setelah menyelesaikan agenda kegiatan di Surabaya, saya bersama pimpinan universitas dan fakultas mendatangi Polda DIY untuk berkoordinasi dan mengupayakan pembebasan mahasiswa yang diamankan," kata Ova, Kamis (12/11/2026).
"Pada pukul 20.00 WIB, kami memperoleh informasi bahwa tujuh mahasiswa telah dilepaskan oleh Polda DIY," katanya.
Enam mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL):
Cellonaya Mayorga Serenada
Bonifasius Alfanomega Destyan Martianswara
Muhammad Fathir Firdaus
Ayodhya Radityo P.
Dionisius Gallan Widyatama
Abel Mathew Nainggolan
Serta satu mahasiswa dari Fakultas Kehutanan:
Abid Tripta Pratama
Sementara itu, satu mahasiswa yang masih mendapatkan perawatan di rumah sakit adalah:
Abraham Mote dari Fakultas Filsafat.
"Kalau yang di rumah sakit ini sedang dalam pemulihan, jadi lukanya adalah luka-luka ya dan kemudian ada jahit-jahitan dan sedang dalam masa pemulihan, pemulihan dari supaya tidak lemes, jadi pemulihan. Jadi insyaallah tidak terlalu lama dirawat di rumah sakit, sedangkan tujuh yang lain itu baik ya sehat dan sudah dipulangkan," tuturnya.
Para mahasiswa yang terdampak akan mendapatkan pendampingan, baik bantuan hukum, perawatan medis, maupun dukungan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikologis.
Di sisi lain, Ova juga menyampaikan UGM mengecam segala bentuk tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi terhadap massa aksi, termasuk terhadap mahasiswa dan sivitas.
"Kami memandang peristiwa ini sebagai persoalan serius, bukan hanya karena menyangkut keselamatan mahasiswa, tetapi juga karena menyangkut kebebasan berpendapat dan perlindungan ruang sipil dalam kehidupan demokrasi," katanya.
Ova mengatakan kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dibatasi.
"Kritik bukan ancaman bagi demokrasi. Justru kemampuan untuk mendengarkan dan merespons kritik merupakan bagian penting dari demokrasi itu sendiri," ujarnya.
Namun, Ova juga menyampaikan penyampaian pendapat juga harus santun dan bermartabat.
"Mahasiswa juga diimbau untuk tidak terprovokasi dan terlibat dalam aksi-aksi yang berbau kekerasan," ujarnya.
Bentuk Tim Gabungan Pencari FaktaBersama perguruan tinggi lain UGM akan membentuk tim pencari fakta agar seluruh fakta dapat diketahui dengan jelas.
"Karena itu, kami ingin mengajak perguruan tinggi lain untuk bersama-sama membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)," katanya.
Tim akan menghimpun keterangan dari berbagai pihak, mendengarkan pengalaman mahasiswa dan masyarakat yang terdampak, mengumpulkan dokumentasi, serta menelusuri rangkaian peristiwa yang terjadi, termasuk dugaan tindakan kekerasan dalam proses pengamanan aksi.
"Kami ingin agar proses pencarian fakta dilakukan secara independen, objektif, terbuka, dan berdasarkan bukti. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar bagi rekomendasi dan tindak lanjut kepada pihak-pihak yang berwenang," katanya.
"Bagi kami, mencari kebenaran bukanlah upaya untuk memperkeruh keadaan atau menyudutkan pihak tertentu. Sebaliknya, ini merupakan ikhtiar agar setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik, adil, dan bertanggung jawab. Kita perlu memastikan bahwa peristiwa serupa tidak terulang kembali," pungkasnya.
