Jakarta: Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga pejabat negara, dalam rapat bersama Komisi III DPR, Kamis, 12 November 2026. Kapolri mengatakan perkara ini berlangsung pada periode 2025-2026.
Kapolri mengatakan saat itu, tersangka AS selaku pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Bareksrim Polri diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik, sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa terkepitan dengan prosedur penegakan hukum.
"Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS (Lawful Interception Management System) dan PLx (Penlinks X)," kata Kapolri.
Kapolri menyampaikan perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor. Pada 30 Oktober 2026, pelapor mengadukan peristiwa ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri. Kasus tersebut selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan.
"Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik," ujar Kapolri.
Baca Juga :
Kapolri Ungkap Empat Pelanggaran SOP Kasus PenyadapanBerdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user, penghapusan data
Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Kedua, mereka melakukan provisioning melalui Tim Technical Supporting Unit (TSU). Tim itu diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan filterisasi terhadap keterkaitannya dengan perkara Pro Justitia.
"Ketiga, pelaksanaan penyadapan, melalui sistem PLX, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menuangkan ke dalam transkripsi," ujar Kapolri.
Keempat, pelaporan hasil penyadapan dilakukan berjenjang kepada SU hingga Jenderal LSP.
Kelima, penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan tim TSU.
"Dalam pelaksanaannya, proses provisioning digambarkan melalui dua jalur, yaitu jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi," ungkap Kapolri.
Pertama, jalur A atau jalur resmi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009, proses ini diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analis, dan chat.
"Selanjutnya dilakukan verifikasi persetujuan secara berjenjang hingga pelaksana provisioning oleh tim TS," ujar Kapolri.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Foto: Tangkapan layar
Kedua, jalur B atau jalur internal atensi yang diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan. Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan dengan analis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU.
"Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi," ujar Kapolri.
Kapolri menjelaskan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, dilengkapi persyaratan yang ditentukan, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur yang berlaku.
Selanjutnya, kata Kapolri, proses provisioning dilaksanakan setelah persyaratan terpenuhi. Hasil penyadapan hanya untuk kepentingan penyidikan yang sah, sedangkan pemusnahan data harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara.
Namun, dalam perkara ini, ditemukan dugaan penyimpangan perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik.
"Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan," ujar Kapolri.
