JAKARTA -- Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan keterlibatan mantan kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dalam kasus penyadapan terhadap Presiden. Suyudi menyebut, penyidik menemukan dugaan bahwa perintah penyadapan bermula dari LSP.
"Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP, melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," kata Suyudi saat memaparkan perkembangan penanganan perkara tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Baca Juga
Presiden Disadap, Ketua Komisi III Sebut Perwra Polri 'Tikam dari Belakang', Usut Hingga Pasal Makar
Ini Cara Jenderal Listyo Perintahkan Penyadapan Ilegal ke Target Menurut Kapolri
Kenang Yuliana Winata, Artha Graha Peduli Gelar Bakti Sosial
Menurut Suyudi, perintah tersebut kemudian mengalir kepada pihak-pihak yang menjalankan penyadapan. Penyidik menduga perintah itu disampaikan secara lisan dan melalui komunikasi dalam grup WhatsApp.
Suyudi menjelaskan, pelaksanaan penyadapan tidak didahului prosedur hukum sebagaimana mestinya dan tidak ditemukan surat permohonan dari penyidik maupun laporan polisi yang menjadi dasar dilakukannya penyadapan. Menurutnya, nomor telepon pihak yang menjadi target selanjutnya dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Dari sistem tersebut, hasil penyadapan didengarkan dan diolah menjadi transkrip sebelum dilaporkan secara berjenjang.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Perkara ini berawal pada kurun 2025 sampai dengan 2026. Ketika AS selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring atau Plt Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik, sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum," kata Jenderal Suyudi.
