JAKARTA — Penanganan warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam militer Rusia memasuki tahapan diplomatik. Pemerintah Indonesia berupaya memastikan keselamatan WNI di tengah konflik Rusia-Ukraina.
Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang, menegaskan keseriusan pemerintah menangani persoalan tersebut. Saat ini, pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.
Tujuannya, memastikan keselamatan WNI serta pemenuhan hak-hak mereka. "Kami akan memastikan pelindungan WNI yang bersangkutan dilakukan sesuai hukum yang berlaku," ujarnya dikutip, Kamis (12/11/2026).
Koordinasi juga melibatkan KBRI Kyiv dan KBRI Moskow. Kedua perwakilan tersebut akan mengawal penanganan serta kemungkinan pemulangan para WNI.Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah menjelaskan proses kepulangan memerlukan pemeriksaan kontrak. Pemerintah harus memastikan tidak ada ikatan kontrak yang masih menghalangi kepulangan.
Baca Juga:Sinergi Bangun Daerah, Wali Kota Tual Dukung Pembangunan Kantor Perindo Jadi Wadah KolaborasiSelain itu, koordinasi dilakukan dengan otoritas terkait di Indonesia maupun Rusia. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar lebih selektif menerima tawaran pekerjaan luar negeri. Terlebih, tawaran pekerjaan di negara berkonflik memiliki risiko keselamatan sangat tinggi.
Kemlu meminta masyarakat memeriksa keabsahan setiap tawaran pekerjaan sebelum menyetujuinya. Imbalan tidak wajar juga patut dicermati sebagai tanda bahaya.
Masyarakat diminta tidak menandatangani kontrak yang belum dipahami isinya. Langkah pencegahan tersebut penting untuk menghindari persoalan serupa. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih terlindungi dari perekrutan pekerjaan berisiko.
#nasional
