JAKARTA, KOMPAS.TV - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan peran empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak.
Berdasarkan hasil penyidikan, kata Suyudi, keempat tersangka diduga memiliki peran berbeda-beda dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Pertama, Jenderal LSP selaku Kapolri pada periode kejadian, diduga merupakan pemberi perintah sekaligus sebagai end-user.
"Diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Baca Juga: Kapolri Ungkap Gubernur, Kapolda, Kejaksaan, hingga KPK Jadi Korban Dugaan Penyadapan Ilegal
"Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana."
Kedua, SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai Oktober 2026.
"Diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," ujarnya.
Ketiga, EH yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai 7 Oktober 2025.
Ia diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
"Keempat, AS yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai 1 Oktober 2026. Diduga menerima perintah dari Jenderal LSP kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik," tuturnya.
AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan untuk melakukan surveillance.
“Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," ujarnya.
Presiden hingga KPK Jadi KorbanDalam kesempatan itu, sebelumnya ia juga menyampaikan bahwa selain Presiden RI, gubernur, kapolda, hingga KPK diduga turut menjadi korban dugaan penyadapan ilegal tersebut.
“Berdasarkan hasil penyidikan sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis serta mahasiswa,” bebernya.
Baca Juga: Kapolri Ungkap 5 Tahap Modus Operandi Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden, Perintah Lewat Lisan
“Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” tuturnya.
Ia menegaskan, pihaknya telah menetapkan empat tersangka yaitu LSP, SU, EH, dan AS.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- penyadapan ilegal
- kapolri suyudi ario seto
- penyadapan presiden
- penyadapan prabowo
