jpnn.com - JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terbongkar setelah muncul perintah pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data penyadapan.
Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11)
BACA JUGA: Raker dengan Kapolri, Komisi III DPR Minta Semua Fakta Penyadapan Ilegal Dibuka
Suyudi menjelaskan perkara tersebut terjadi pada kurun 2025 hingga 2026.
Saat itu, Ahrie Sonta (AS) yang menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring. diduga memerintahkan penyadapan secara lisan.
BACA JUGA: Irjen Ahrie Sonta Terkena PTDH Itu Pernah Latihan di Belanda
Perintah tersebut diduga tidak dilengkapi surat permohonan dari penyidik.
"Sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum," kata Suyudi.
BACA JUGA: Jenderal Suyudi Luncurkan Program Polisi Peduli Pengangguran
Persoalan ini kemudian berkembang pada Oktober 2026.
AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp (WAG) yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan.
Selain itu, terdapat dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan FriendLinks-X atau PLX.
"Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor," ujar Suyudi.
Kecurigaan itu kemudian berujung pada laporan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
Kasus tersebut selanjutnya ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Identitas pelapor tetap dirahasiakan.
Suyudi menyebut dugaan tindak pidana itu terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Perkara yang dilaporkan meliputi dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. (kkp/jpnn)
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Kenny Kurnia Putra
