M Haris Syah
(Mantan jurnalis, pengajar dan pegiat bahasa)
Pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang menyebut media yang mengkritik pemerintahannya dengan ungkapan “halal darahnya”, memperlihatkan persoalan yang lebih serius daripada sekadar buruknya pilihan kata seorang pejabat publik. Ada persoalan mendasar dalam cara memahami komunikasi publik, independensi jurnalistik, bahkan pemahaman terhadap agama. Sebagai seseorang yang pernah bekerja di dunia jurnalistik, saya melihat pernyataan ini sebagai gambaran betapa sebagian pejabat masih memandang media dengan kacamata kekuasaan. Seolah-olah media adalah instrumen yang bisa diatur, diarahkan, bahkan ditundukkan melalui hubungan kerja sama dengan pemerintah.
Tasming tampaknya gagal memahami prinsip paling mendasar dalam jurnalistik: independensi. Di pikiran Tasming, jangan kritik saya jika kamu sudah saya kasih duit. Masalahnya, kerja sama iklan, advertorial, atau kontrak publikasi dengan pemerintah daerah tidak pernah otomatis menghilangkan hak media untuk mengkritik pemerintah. Ada perbedaan mendasar antara urusan bisnis media dengan urusan redaksional. Media bisa menerima anggaran iklan dari pemerintah, tetapi ruang redaksinya tetap memiliki kewenangan menentukan apa yang layak diberitakan. Kalau pemerintah merasa pemberitaan tidak sesuai fakta, tersedia hak jawab, hak koreksi, dan mekanisme pengaduan pers. Bukan ancaman. Apalagi membawa-bawa halal darah. Sejak kapan kontrak iklan pemerintah menjadi semacam surat perjanjian untuk membeli kepatuhan redaksi?
Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika seorang kepala daerah mulai menggunakan terminologi agama untuk membenarkan kemarahannya. Dalam rekaman utuh yang dipublikasikan AJI Makassar, Tasming menggunakan istilah bali bella, bunglon, hajar, dan ungkapan “halal darahnya”. Ini bukan persoalan sepele. Dalam ajaran Islam, darah dan kehormatan jiwa manusia memiliki kedudukan yang sangat serius. Tidak ada kewenangan bagi seseorang untuk menghalalkan darah orang lain hanya karena merasa dikhianati, tidak disukai, atau dirugikan. Bahkan jika seseorang dianggap bermuka dua, munafik, atau melakukan pelanggaran moral, hal itu tidak serta-merta menjadikan nyawanya halal untuk dihilangkan. QS. Al-Isra ayat 33 secara tegas melarang pembunuhan jiwa yang diharamkan Allah tanpa alasan yang dibenarkan. Lantas, atas dasar pemahaman agama seperti apa seorang Tasming bisa menghubungkan kritik media dengan halal atau tidaknya darah jurnalis? Agama bukan perangkat untuk memberikan pembenaran teologis terhadap kemarahan pribadi.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, pernyataan ini juga memperlihatkan kegagalan memahami fungsi pers dalam demokrasi. Jurnalis tidak bekerja untuk menyenangkan wali kota, kepala dinas, atau pejabat lainnya. Jurnalis bekerja untuk kepentingan publik. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers. Justru pemerintah yang sehat membutuhkan media yang kritis karena tidak semua persoalan birokrasi bisa diketahui melalui laporan bawahan, presentasi, atau rapat rapat, apalagi lewat plesiran ke Mandalika. Ada realitas di luar ruang rapat yang hanya bisa diketahui ketika media bekerja secara independen. Pemimpin yang matang semestinya menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi, bukan menganggapnya sebagai serangan.
Dari perspektif komunikasi publik, pernyataan Tasming juga memperlihatkan ketidakmampuan membaca perubahan ekosistem informasi. Kita sudah berada dalam masyarakat digital dengan pola distribusi informasi yang sangat cepat, terbuka, dan terdesentralisasi. Di era Society 5.0, komunikasi pemerintah tidak lagi bisa dikelola dengan pendekatan satu arah seperti zaman ketika pejabat cukup berbicara, media mencatat, lalu publik menerima. Hari ini, satu rekaman suara dari ruang rapat bisa beredar ke mana-mana, dikutip, dibahas, dikritik, dan menjadi konsumsi publik dalam hitungan menit. Ironisnya, seorang wali kota justru memberikan contoh bagaimana komunikasi yang buruk bisa berubah menjadi krisis reputasi. Mungkin Tasming mengira pernyataannya hanya didengar orang-orang di ruangan itu. Ia lupa bahwa hampir setiap ruang hari ini punya kemungkinan menjadi ruang publik.
Ada pula persoalan etika jabatan yang tidak boleh diabaikan. Seorang wali kota bukan sedang berbicara sebagai individu yang bebas meluapkan kejengkelan terhadap orang-orang yang tidak disukainya. Ia berbicara sebagai pejabat publik yang setiap ucapan dan tindakannya memiliki konsekuensi institusional. Apalagi pernyataan itu disampaikan di hadapan jajaran birokrasi. Pesan seperti apa yang hendak ditangkap oleh bawahannya? Bahwa media yang kritis adalah musuh pemerintah? Bahwa jurnalis yang memberitakan kekurangan pemerintah layak diperlakukan secara brutal? Cara berpikir semacam ini berbahaya karena berpotensi membangun budaya birokrasi yang alergi terhadap kritik dan lebih sibuk menjaga citra daripada memperbaiki kinerja.
Tasming tentu berhak tidak menyukai pemberitaan yang dianggap keliru, berlebihan, atau tidak berimbang. Namun, ketidaksukaan seorang pejabat tidak boleh berubah menjadi standar untuk mengukur benar atau salahnya kerja jurnalistik. Kalau ada berita yang tidak sesuai fakta, bantah dengan data. Kalau ada pemberitaan yang merugikan, gunakan hak jawab. Kalau kerja sama media tidak lagi dianggap menguntungkan, evaluasi kontraknya secara transparan. Selesai. Tidak perlu ancaman, tidak perlu intimidasi, apalagi menyeret agama untuk menghakimi pihak yang dianggap tidak loyal. Seorang wali kota semestinya memahami bahwa media yang kritis bukan ancaman bagi pemerintahan. Justru pejabat yang tidak mampu menerima kritiklah yang menjadi ancaman bagi kualitas demokrasi. Kekuasaan memang bisa mengatur birokrasi, mengalokasikan anggaran, dan menentukan kebijakan. Tetapi kekuasaan tidak pernah memiliki hak untuk mengatur kebenaran, membeli independensi pers, apalagi mengambil alih kewenangan Tuhan dalam menentukan halal atau haramnya darah manusia.
Tabe’ pak aji.
