Jakarta (ANTARA) - Direktur PT Toshida Indonesia Laode Sinarwan Oda alias Alan menghadapi sidang putusan kasus dugaan suap terhadap Ketua Ombudsman RI periode 2026 Hery Susanto, di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Kamis.
Adapun Alan sebelumnya dituntut pidana 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 60 hari penjara terkait perkara dimaksud.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, sidang pembacaan putusan akan digelar pukul 10.00 WIB di ruang Wirjono Projodikoro 1, dengan dipimpin oleh Hakim Ketua Elyarahma Sulistyowati.
Baca juga: Bos Toshida dituntut 2 tahun bui di kasus suap eks Ketua Ombudsman
"Nomor Perkara 64/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst dengan terdakwa Laode Sinarwan Oda alias Alan, agenda pembacaan putusan," ujar Juru Bicara PN Jakpus Andi Saputra kepada wartawan.
Dalam kasus tersebut, Alan didakwa memberikan uang Rp1,5 miliar kepada Hery Susanto terkait pengurusan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI mengenai kewajiban perusahaan membayar penerimaan negara bukan pajak.
Pemberian uang tersebut diduga dilakukan Alan bersama-sama dengan Lukman Malanuang pada 2025.
Pemberian uang itu berkaitan dengan upaya agar Hery Susanto, yang saat itu menjabat anggota Ombudsman RI, mengatur LHP Ombudsman mengenai penetapan nilai kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH) PT Toshida Indonesia.
LHP tersebut diharapkan menyatakan penetapan nilai kewajiban pembayaran PNBP PKH PT Toshida Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai perbuatan malaadministrasi.
Hery telah lebih dahulu diadili dalam perkara tersebut dan persidangannya telah selesai usai penjatuhan putusan majelis hakim.
Dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Kamis (5/11), Hery Susanto divonis 5 tahun penjara usai terbukti menerima suap terkait kasus dugaan korupsi terkait tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2021-2026.
Baca juga: Faktor peringan dan pemberat vonis 5 tahun penjara Hery Susanto
Ia ditetapkan terbukti menerima suap berupa uang dan rumah dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3,87 miliar ketika menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026.
Selain pidana penjara, Hery juga dijatuhkan hukuman denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 100 hari.
Majelis Hakim turut menghukum eks Ketua Ombudsman tersebut dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp3,87 miliar, di mana rumah Hery di Pulo Gebang, Jakarta, juga diperhitungkan sebagai uang pengganti, dengan subsider pidana 3 tahun penjara.
Suap diduga diterima untuk menggerakkan Hery, yang kala itu masih menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026, agar mengatur Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI.
Pengaturan dimaksud agar Hery menyatakan dalam LHP Ombudsman bahwa penetapan nilai kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) atas nama PT Thosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebagai perbuatan malaadministrasi.
Selain itu, agar dinyatakan pula dalam LHP adanya penolakan permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Telen River sebagai perbuatan malaadministrasi.
Baca juga: Eks Ketua Ombudsman divonis 5 tahun penjara terbukti terima suap
Adapun Alan sebelumnya dituntut pidana 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 60 hari penjara terkait perkara dimaksud.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, sidang pembacaan putusan akan digelar pukul 10.00 WIB di ruang Wirjono Projodikoro 1, dengan dipimpin oleh Hakim Ketua Elyarahma Sulistyowati.
Baca juga: Bos Toshida dituntut 2 tahun bui di kasus suap eks Ketua Ombudsman
"Nomor Perkara 64/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst dengan terdakwa Laode Sinarwan Oda alias Alan, agenda pembacaan putusan," ujar Juru Bicara PN Jakpus Andi Saputra kepada wartawan.
Dalam kasus tersebut, Alan didakwa memberikan uang Rp1,5 miliar kepada Hery Susanto terkait pengurusan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI mengenai kewajiban perusahaan membayar penerimaan negara bukan pajak.
Pemberian uang tersebut diduga dilakukan Alan bersama-sama dengan Lukman Malanuang pada 2025.
Pemberian uang itu berkaitan dengan upaya agar Hery Susanto, yang saat itu menjabat anggota Ombudsman RI, mengatur LHP Ombudsman mengenai penetapan nilai kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH) PT Toshida Indonesia.
LHP tersebut diharapkan menyatakan penetapan nilai kewajiban pembayaran PNBP PKH PT Toshida Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai perbuatan malaadministrasi.
Hery telah lebih dahulu diadili dalam perkara tersebut dan persidangannya telah selesai usai penjatuhan putusan majelis hakim.
Dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Kamis (5/11), Hery Susanto divonis 5 tahun penjara usai terbukti menerima suap terkait kasus dugaan korupsi terkait tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2021-2026.
Baca juga: Faktor peringan dan pemberat vonis 5 tahun penjara Hery Susanto
Ia ditetapkan terbukti menerima suap berupa uang dan rumah dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3,87 miliar ketika menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026.
Selain pidana penjara, Hery juga dijatuhkan hukuman denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 100 hari.
Majelis Hakim turut menghukum eks Ketua Ombudsman tersebut dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp3,87 miliar, di mana rumah Hery di Pulo Gebang, Jakarta, juga diperhitungkan sebagai uang pengganti, dengan subsider pidana 3 tahun penjara.
Suap diduga diterima untuk menggerakkan Hery, yang kala itu masih menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026, agar mengatur Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI.
Pengaturan dimaksud agar Hery menyatakan dalam LHP Ombudsman bahwa penetapan nilai kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) atas nama PT Thosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebagai perbuatan malaadministrasi.
Selain itu, agar dinyatakan pula dalam LHP adanya penolakan permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Telen River sebagai perbuatan malaadministrasi.
Baca juga: Eks Ketua Ombudsman divonis 5 tahun penjara terbukti terima suap
