Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Henri Subiakto, menilai penyerahan draf usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh fraksi NasDem, PKB, dan PKS di DPR sebagai langkah nyata menuju pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Henri, jika Gibran lengser dari jabatannya, kekuasaan ayahnya, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), beserta jaringan politik pendukungnya akan runtuh sepenuhnya.
"Politik memakzulkan Gibran sudah nyata di DPR. Saat Gibran End Game atau tergusur dari kursi Wapres, maka kekuasaan Jokowi dan seluruh bala politiknya juga akan benar benar runtuh," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Kamis (12/11).
Sebelumnya, pada Rabu (11/11/2026), fraksi NasDem, PKB, dan PKS bersama lima fraksi lainnya di DPR RI resmi menyerahkan draf usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada pimpinan DPR.
Dokumen usulan tersebut ditandatangani oleh total 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Draf itu diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal di Kompleks Parlemen, Senayan.
Baca Juga: Singgung Skenario Gibran Mundur di Tengah Proses Pemakzulan, Pakar Hukum Sentil Sikap Pasif DPR
Mengutip situs resmi DPR RI, usulan HMP tersebut merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3 mengenai wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.
Langkah ini dipicu oleh putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 dan putusan kasasi Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 yang membatalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran.
