Jakarta: Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri transparan menunjukkan wujud alat sadap yang dipakai penyadap Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat. Permintaan ini dilontarkan Sahroni dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan jajaran.
Menurut Sahroni, publik berhak mengetahui seperti apa wujud dan kapasitas teknologi pemantauan informasi digital yang dipakai untuk menyadap Presiden, tokoh politik, kementerian lembaga, hingga aktivis. Korps Bhayangkara juga harus memastikan ke publik bahwa alat sadap legal yang dimilikinya tidak digunakan sewenang-wenang, seperti yang dilakukan 4 jenderal dan eks-jenderal Polri yang sudah menjadi tersangka.
"Kalau boleh, diperlihatkan ke kami dan ke rakyat Indonesia," ujar Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Politikus Partai NasDem ini menyoroti kerentanan penyalahgunaan teknologi penyadapan. Politikus Partai NasDem ini juga menyoroti dugaan motif politik di balik penyadapan ilegal yang menjadi perhatian masyarakat ini.
Sahroni menduga aksi penyadapan dilakukan secara terorganisasi oleh sindikat internal sebagai bagian dari manuver politik berskala besar. Lebih jauh, Sahroni dengan tegas menyamakan penyalahgunaan alat negara untuk kepentingan konspirasi politik sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara.
"Semua bisa disadap. Aspek penyadapan ini jika dipakai untuk konspirasi dengan cara politik guna melakukan makar, ini bahaya. Kalau ada kelompok yang berupaya melakukan makar, itu sama saja musuh negara," tegas Sahroni.
Baca Juga :
Anggota Komisi III Duga Ada Motif Politik di Balik Penyadapan Presiden"Kami sangat dapat memahami dan telah menyerap banyak masukan. Kami mengucapkan terima kasih," kata Suyudi.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto rapat kerja dengan Komisi III DPR soal kasus penyadapan ilegal Tangkapan layar YouTube Metro TV
Suyudi menjelaskan, proses pengungkapan perkara membutuhkan analisis intelijen sekaligus kerja penyidikan yang dilakukan secara terarah. Polri telah menugaskan sejumlah penyidik untuk menelusuri berbagai informasi dan mengungkap dugaan tindak pidana tersebut.
"Kami yakin apa yang tadi bapak-bapak sampaikan ini bisa kami buktikan, insyaallah. Mohon dukungannya," ucap Jenderal Suyudi.
