Mohamed Muizzu Presiden Maladewa menegaskan larangan masuk ke negaranya dalam situasi apa pun terhadap para pemegang paspor Israel, melalui rancangan undang-undang keimigrasian yang sedang disiapkan.
Pada konferensi pers di Kantor Presiden pada Senin (9/11/2026), Dia menyampaikan rancangan aturan itu akan menetapkan larangan masuk tanpa syarat bagi warga yang memegang paspor Israel, terlepas dari perkembangan situasi di masa mendatang.
Melansir Antara, dia memaparkan usulan sebelumnya yakni membatasi larangan itu hingga Israel mengakhiri tindakan genosida terhadap warga Palestina yang dimulai pada Oktober 2023.
Namun, rancangan terbaru akan menghapus persyaratan tersebut sehingga larangan berlaku tanpa syarat.
Muizzu menyebut tindakan Israel terhadap warga Palestina sebagai genosida dan mengizinkan pemegang paspor Israel masuk ke Maladewa tidak dapat dibenarkan.
Ia juga menegaskan kembali dukungan negaranya terhadap perjuangan Palestina. Menurutnya, pemerintah Maladewa secara konsisten menyuarakan dukungan itu melalui berbagai forum internasional dan jalur hukum.
Muizzu mengatakan rancangan undang-undang keimigrasian itu disusun untuk mencerminkan sikap pemerintah mengenai persoalan tersebut.
Maladewa pertama kali memberlakukan larangan masuk bagi pemegang paspor Israel pada April 2025, setelah Muizzu mengesahkan perubahan Undang-Undang Keimigrasian yang telah disetujui parlemen.
Saat itu, Muizzu mengatakan kebijakan itu merupakan bentuk solidaritas Maladewa terhadap rakyat Palestina dan penolakan terhadap operasi militer Israel di Gaza.
Maladewa secara konsisten mendukung pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, sesuai resolusi PBB.(ant/fia/kir/ipg)
