Anggota Komisi III soal Penyadapan: Jangan-Jangan Diperintah oleh Kos-kosan Konoha

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah dalam rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, di Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Sumber: Tangkapan Layar Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, menganalogikan peristiwa dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI dengan cerita sederhana sebuah tempat kos-kosan.

Ia mengibaratkan dalam kos-kosan itu ditempati oleh aktivis, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, hingga anggota DPR yang sangat kritis. Di tempat kos itu, dijaga oleh satpam.

Demikian Abdullah menyampaikan hal itu dalam rapat dengar pendapat bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

“Saya berpikir dari awal dengan cerita sederhana begini Pak, bayangkan ada sebuah kos-kosan, kos-kosan yang punya satpam dan satpam itu pegang kunci semua kamar-kamar yang ada di kos-kosan tersebut,” kata dia.

“Satpam tersebut berani masuk ke pemilik kos-kosan tersebut yaitu presiden.”

Baca Juga: Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Tak Serta Merta Dapat Disimpulkan Ada Tindak Pidana Makar

Menurut Abdullah, pasti ada motif tertentu hingga sang satpam berani masuk ke tempat pemilik kos.

"Nah, pastikan ada motif di situ. Satpam ini sampai berani masuk ke pemilik kos. Jangan-jangan satpam ini diperintah oleh kos-kosan sebelah namanya kos-kosan Konoha." ujarnya.

Menurut Abdullah, tindakan dugaan penyadapan tersebut pasti merupakan makar dengan pola yang terstruktur, sistematis, dan masif.

"Jadi bagi saya ini pasti makar Pak, pasti terstruktur, sistem masif dan masif," ujarnya.

“Jangan hanya berhenti ke empat (tersangka) ini Pak, kita dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sangat mendukung Bapak untuk bergerak terus membersihkan negeri ini karena kita pikir kemarin itu banyak hal yang dibungkam Pak, semua dibungkam."

Laporan Polisi Soal Makar

Sebelumnya, dalam kegiatan yang sama, Suyudi menyampaikan, selain penanganan dugaan tindak pidana penyadapan ilegal dan penghilangan dokumen elektronik, Polri telah menerbitkan laporan polisi atas dugaan tindak pidana makar.

"Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," kata dia.

Atas dasar laporan polisi tersebut, lanjut dia, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan dan atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah.

Baca Juga: Sahroni Desak Kapolri Segera Pecat Tersangka Penyadapan Ilegal Presiden: Sikat Semua, Pak

"Hingga saat ini dugaan perbuatan dan atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut," tuturnya.

"Oleh karena itu, temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan ilegal akses dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar."

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV