Komisi III Tekankan Penyadap Presiden Harus Dikenakan Pasal Makar

Jakarta: Komisi III DPR RI telah menggelar Rapat Kerja Khusus dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Legislator mengapresiasi langkah tegas Polri mengungkap tindak pidana penyadapan ilegal dan atau penghilangan data elektronik.

"(Komisi III) meminta penanganan ini dilakukan secara profesional," kata Ketua Komisi III Habiburokhman saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Khusus dengan Kapolri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Habiburokhman menegaskan kasus ini bukan penyadapan biasa. Dia meminta Polri menerapkan pasal makar dalam kasus penyadapan ilegal ini.

"Oleh karena itu, Komisi III DPR meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan diusut adanya kemungkinan keterlibatan pihak lain," jelas Habiburokhman.

Sementara Polri telah menerbitkan Laporan Polisi (LP) terkait dugaan pidana turut serta dan secara bersama-sama dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Kapolri menyebut dugaan kejahatan lain terkait dengan penyadapan yang dilakukan 4 jenderal dan eks-jenderal kepolisian tersebut.


Suasana Rapat Kerja Khusus DPR RI dengan Kapolri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Dokumentasi/ Metro TV.

"Maka atas dasar tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah," kata Suyudi di lokasi yang sama.

Kapolri menegaskan dugaan pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah masih terus didalami lewat pemeriksaan intensif. Termasuk, lewat penggalian motif penyadapan yang dilakukan keempat tersangka penyadapan.

"Hingga saat ini, dugaan perbuatan dan atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut," ungkap Suyudi.
 
Suyudi menyatakan temuan dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal, dan atau penghilangan dokumen elektronik tidak dapat jadi dasar menyimpulkan tindak pidana makar. Penyelidikan difokuskan pada penelusuran pihak pemberi perintah dan tujuan penyadapan.

"Pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut. Pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati, penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal ini (terus berjalan)," ujar Suyudi.