JAKARTA — Kepulangan WNI yang bergabung dengan militer Rusia tidak bisa dilakukan sembarangan Pasalnya, Pemerintah terlebih harus memastikan status kontrak yang mengikat mereka.
Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI Heni Hamidah mengatakan, pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pemulangan WNI dari Rusia.
“Pemerintah ingin memastikan proses kepulangan tidak bertentangan dengan aturan negara setempat,” ujar Heni dalam Press Briefing di Kantor Kemlu, Jakarta, dikutip Kamis (12/11/2026).
Heni mengatakan, Kemlu akan memeriksa seluruh kontrak yang telah ditandatangani para WNI. Pemeriksaan juga dilakukan melalui koordinasi dengan otoritas terkait di dalam maupun luar negeri.
Namun apabila pemulangan memungkinkan, seluruh ikatan kontrak harus dipastikan telah berakhir. Dengan demikian, tidak ada kewajiban kontraktual yang menghambat kepulangan mereka.
Selain pemeriksaan dokumen, pemerintah juga memperhatikan perlindungan hak para WNI. KBRI Kyiv di Ukraina dan KBRI Moskow di Rusia dilibatkan dalam proses tersebut.
Kedua perwakilan itu bertugas memastikan perlindungan berjalan selama penanganan berlangsung. Sementara itu, pemerintah juga akan menjamin prosesnya sesuai ketentuan hukum. Tahapan tersebut menjadi perhatian agar pemulangan berlangsung aman dan sesuai prosedur.
Sekadar diketahui, seorang Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Sukamto Ayok (49) menjadi tawanan perang pertama asal Indonesia yang ditangkap pasukan Ukraina dalam perang melawan Rusia.
