JAKARTA, DISWAY.ID - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dipastikan tidak akan memengaruhi kedudukan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI.
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jakarta, Dr. Teguh Satya Bhakti, dan juga Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi menjelaskan, pengunduran diri Gibran tidak membatalkan atau menggoyahkan legitimasi Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara.
"Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pencalonan terdahulu hanya membatalkan sebagian atau memerintahkan pembatalan Surat Keterangan Dikdasmen Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, yang sebelumnya dijadikan salah satu syarat administratif pencalonan. Hal tersebut tidak serta-merta menggugurkan posisi Presiden," ujar Teguh saat dikonfirmasi.
Ia menuturkan, UUD NRI 1945 memang mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan (Pasal 6A ayat 1). Namun, konstitusi tidak mengatur bahwa pemberhentian atau pengunduran diri harus dilakukan dalam satu pasangan.
"Dalam hukum berlaku asas legalitas, kebebasan berkontrak, hingga kaidah Al-Ashlu Fil Asy-ya' Al-Ibahah (sepanjang tidak diatur atau dilarang, maka diperbolehkan). Karena tidak ada norma yang menyatakan mundur bersama, maka mundurnya Wakil Presiden sah secara hukum dan kedudukan Presiden Prabowo tetap kokoh," tegasnya.
Ia menegaskan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) wajib menyelenggarakan Sidang Istimewa. Menurutnya, langkah ini dinilai penting untuk menciptakan konvensi ketatanegaraan yang baku di Indonesia.
Mengingat MPR RI adalah lembaga negara yang melantik Gibran berdasarkan Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024, maka MPR juga memegang kewenangan konstitusional untuk menyetujui pengunduran diri tersebut.
"MPR RI memiliki kewajiban konstitusional untuk membatalkan pelantikan sekaligus memberhentikan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Periode 2024–2029, baik berdasarkan surat pengunduran diri yang bersangkutan maupun menindaklanjuti Putusan MK Nomor 01 dan Putusan MA Nomor 742," jelas Teguh.
Selanjutnya, proses pemakzulan atau pengesahan pengunduran diri tetap mengacu pada mekanisme UUD NRI 1945, UU MD3, serta Tata Tertib DPR RI, DPD RI, dan MPR RI.
Setelah pemberhentian disahkan dalam Sidang Istimewa, MPR RI dapat segera melanjutkan agenda pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku demi menjaga stabilitas pemerintahan.
