JAKARTA, KOMPAS - Alokasi pupuk subsidi 2027 telah ditetapkan. Pemerintah pun mengubah mekanisme pengadaan pupuk bersubsidi dari sistem cost plus menjadi mark-to-market untuk menekan biaya pengadaan. Perubahan sistem tersebut diklaim mampu menghemat anggaran hingga 20 persen, sehingga harga pupuk dapat diturunkan.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan seusai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas di Ruang Rapat Utama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Zulkifli mengatakan, perubahan mekanisme tersebut merupakan terobosan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Melalui sistem sebelumnya, yakni cost plus, pengelola pupuk dibayar berdasarkan biaya yang dikeluarkan ditambah keuntungan sebesar 10 persen.
Menurut Zulkifli, mekanisme itu berpotensi membuat biaya pengelolaan semakin besar ketika ongkos produksi meningkat atau kondisi pabrik memburuk. Kondisi itu justru dapat meningkatkan keuntungan pengelola.
Sistem tersebut kemudian diubah menjadi mark-to-market. Ia menyebut, perubahan mekanisme itu mampu menghemat biaya hingga 20 persen. Penghematan ini juga bisa dimanfaatkan untuk membangun pabrik pupuk baru di Sumatera Selatan yang ditargetkan rampung pada Januari 2027.
Dalam kesempatan yang sama, Zulkifli juga menyampaikan keputusan pemerintah bahwa alokasi pupuk bersubsidi untuk 2027 telah ditetapkan sebesar 9,85 juta ton. Jumlah tersebut terdiri dari 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan 300.000 ton untuk sektor perikanan. Alokasi untuk sektor pertanian tersebut sama seperti tahun sebelumnya.
"Volume pupuk dari Kementerian Pertanian sama dengan tahun lalu, yaitu 9,55 juta ton, ditambah dari sektor perikanan sebanyak 300.000 ton. Jadi, totalnya adalah 9,85 juta ton," ujar Zulkifli kepada media usai memimpin Rapat Koordinasi.
Mendampingi Zulkifli saat menjumpai media, hadir juga Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Selain alokasi, Zulkifli menyebut, harga pupuk juga akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi global. Menurut dia, harga pupuk berpotensi turun apabila situasi global semakin kondusif. Sebaliknya, gejolak global dapat mendorong kenaikan harga.
Adapun penurunan harga pupuk sebesar 20 persen merupakan kebijakan yang telah disampaikan pemerintah sebelumnya. Perubahan mekanisme pengadaan menjadi salah satu upaya untuk menjaga efisiensi biaya sekaligus mempertahankan keterjangkauan harga pupuk bagi petani.
Di sisi lain, kecukupan alokasi pupuk bersubsidi tidak hanya bergantung pada penetapan volume, tetapi juga pada ketepatan pendataan penerima, kesiapan produksi, dan ketersediaan bahan baku. Untuk penyaluran 2027, Kementerian Pertanian telah membuka pendataan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sejak 22 September 2026.
e-RDKK merupakan sistem pendataan kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun berdasarkan usulan kelompok tani. Data tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan kebutuhan dan alokasi pupuk bagi petani agar penyalurannya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Persiapan penyaluran pupuk juga berkaitan dengan tingkat serapan pada periode sebelumnya. Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia (Persero), hingga 26 Oktober 2025, pupuk bersubsidi yang telah disalurkan dan diserap mencapai 6,32 juta ton atau 66,18 persen dari total alokasi tahun tersebut.
Terkait produksi, PT Pupuk Indonesia menyebut kapasitas produksi berbagai jenis pupuk mencapai 14,8 juta ton per tahun. Dalam keterangannya pada Maret 2026, perusahaan menyatakan kapasitas produksi urea mampu memenuhi kebutuhan domestik.
Meski demikian, kapasitas produksi terpasang perlu dibedakan dari realisasi produksi dan ketersediaan pupuk yang dapat ditebus petani di setiap daerah. Dengan demikian, pemenuhan alokasi pupuk bersubsidi pada 2027 juga bergantung pada kesiapan produksi, pasokan bahan baku, serta kelancaran distribusi.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2026 yang membuka mekanisme pembayaran subsidi untuk pengadaan bahan baku sebelum pengadaan tersebut terealisasi. Pembayaran itu mensyaratkan rencana pengadaan, jaminan pembayaran, serta ulasan dari lembaga pengawas keuangan dan pembangunan.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian meminta agar penyaluran pupuk bersubsidi dioptimalkan dengan target realisasi minimal 90 persen hingga akhir tahun. (Kompas.id, 29/10/2026).
Ketua Umum Pemuda Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Zulharman Djusman menilai tantangan penyaluran pupuk bersubsidi pada 2027 masih berkaitan dengan pendataan penerima, jarak titik penebusan, dan kemampuan petani membiayai kebutuhan tanam.
Menurut Zulharman, penyaluran yang mengacu pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) perlu diikuti oleh kepastian akses bagi petani yang memenuhi persyaratan. Ia menyebut, petani yang memiliki dan menggarap lahan masih dapat diusulkan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
Di sisi distribusi, jarak antara lokasi agen dan lahan pertanian menjadi kendala. Zulharman mengatakan, sejumlah agen berada di pusat kecamatan atau kabupaten, sementara lahan petani tersebar di desa-desa. Kondisi itu dapat menambah biaya yang dikeluarkan petani untuk memperoleh pupuk.
“Setelah pupuk itu berada di agen, kalau misalkan didistribusikan langsung ke petani, biasanya mereka minta uang transport lebih,” ujarnya.
Zulharman juga menyoroti pengaruh pergeseran musim tanam terhadap waktu penebusan pupuk. Berdasarkan pengalaman lapangan yang ia sampaikan, kekurangan air membuat sebagian petani menunda tanam hingga sekitar dua minggu hingga satu setengah bulan. Petani menunggu ketersediaan air atau turunnya hujan sebelum menebus pupuk.
“Daripada mereka numpuk pupuk di rumah, lebih baik pada saat tanam mereka baru nebus pupuk,” katanya.
Penundaan tanam turut menekan kemampuan keuangan petani. Menurut Zulharman, sebagian dana yang semula disiapkan untuk biaya usaha tani terpakai lebih dahulu untuk kebutuhan sehari-hari selama menunggu waktu tanam. Akibatnya, sebagian petani perlu mencari pinjaman dan semakin bergantung pada pupuk bersubsidi yang lebih terjangkau.
