HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akhirnya mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui keputusan resmi yang diterbitkan pada 2026.
Kepastian pencabutan dokumen tersebut dikonfirmasi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pada Kamis (12/11/2026).
“Ya,” jawab Yusril melalui pesan singkat saat dimintai konfirmasi mengenai pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Keputusan pencabutan itu tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Dalam diktum pertama, Kemendikdasmen secara tegas membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang sebelumnya diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
“Mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019,” demikian bunyi diktum kesatu keputusan tersebut.
Tidak hanya mencabut, kementerian juga memerintahkan penarikan dokumen yang telah beredar dan menegaskan bahwa surat tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
“Menyatakan menarik Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang berada pada pihak yang dituju atau pihak lainnya, serta menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (asas erga omnes),” demikian bunyi diktum kedua.
Langkah Kemendikdasmen tersebut menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran.
MA telah memublikasikan salinan lengkap putusan kasasi perkara tersebut melalui Direktori Putusan MA pada Selasa (10/11/2026).
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim juga mengutip putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan ijazah Gibran dalam perkara kasasi yang diajukan oleh penggugat M Subhan.
Putusan MA Nomor 742/K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 dalam perkara Subhan melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan penggugat.
Salah satu amar putusan tersebut menyatakan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
“1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019,” demikian petikan amar putusan MA.
Selain membatalkan dokumen tersebut, MA juga mewajibkan pihak tergugat mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa.
“3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019,” demikian bunyi lanjutan putusan tersebut. (*)
