Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan telah menerima pengajuan perlindungan delapan saksi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. LPSK menyatakan permohonan itu masih dikaji.
"LPSK menerima 8 (delapan) permohonan pelindungan terkait tindak pidana penyadapan hingga Kamis (12/11). Seluruh pemohon saat ini berstatus sebagai saksi, dan LPSK masih dalam proses penelaahan," ujar Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).
Dia mengatakan belum ada permohonan pengajuan justice collaborator (JC) atau tersangka yang bekerja sama. Dia menyebut seluruh permohonan akan diproses sesuai aturan.
"Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator," ujarnya.
LPSK akan berkoordinasi dengan Polri terkait perlindungan tersebut. Dia menyebut LPSK akan menelaah jenis perlindungan yang dibutuhkan.
"Seluruh permohonan yang masuk saat ini masih dalam proses penelaahan. LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara untuk memperoleh informasi dan pendalaman terkait kebutuhan pelindungan para pemohon," jelasnya.
(dvp/haf)
