Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wapres RI. Surat pengunduran diri tersebut disampaikan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ahmad Muzani Ketua MPR RI mengatakan, Gibran datang menemui pimpinan MPR untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 20 menit.
“Baru saja pimpinan MPR menerima Mas Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI. Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit. Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya, yakni menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani usai pertemuan dengan Gibran Rakabuming Raka, Kamis (12/11/2026).
Muzani mengungkapkan, surat pengunduran diri yang disampaikan kepada MPR tersebut juga telah disampaikan Gibran kepada Prabowo Subianto Presiden.
Menurut Muzani, Gibran meminta agar MPR segera memproses surat pengunduran dirinya sehingga tahapan ketatanegaraan selanjutnya dapat segera dilakukan.
Menindaklanjuti hal tersebut, pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas surat pengunduran diri Gibran. Setelah itu, MPR akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Rapat gabungan tersebut akan membahas langkah-langkah selanjutnya terkait proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
“Kita menurut konstitusi punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran,” ujar Muzani.
Dia menjelaskan, Presiden juga memiliki batas waktu untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Dua nama tersebut harus disampaikan paling lambat 14 hari sejak Presiden menerima surat permintaan dari MPR.
Dengan demikian, MPR mulai mempersiapkan tahapan konstitusional untuk memproses pengunduran diri Gibran sekaligus menentukan pengganti Wakil Presiden.
Muzani berharap seluruh tahapan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia.
“Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan yang baru,” tuturnya.(faz/kir/ipg)
