Jakarta, CNBC Indonesia - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengingatkan potensi dampak pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya, terhadap iklim investasi di Tanah Air. Dunia usaha khawatir ketidakpastian politik yang berkepanjangan dapat membuat investor menahan keputusan penanaman modal.
Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan, pengunduran diri Gibran merupakan perkembangan politik penting yang menjadi perhatian pelaku usaha, baik domestik maupun internasional.
"Dari perspektif dunia usaha, apabila pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah disampaikan secara resmi, tentu ini menjadi perkembangan politik penting yang mendapat perhatian pelaku usaha, baik domestik maupun internasional," kata Erwin kepada CNBC Indonesia, Kamis (12/11/2026).
Gibran secara resmi telah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada siang hari ini.
Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, Gibran tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.15 WIB. Sekitar 20 menit kemudian, ia meninggalkan lokasi setelah menyerahkan surat tersebut.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Gibran meminta agar MPR segera memproses surat pengunduran dirinya. Pimpinan MPR selanjutnya akan menggelar rapat pimpinan dan rapat gabungan untuk menentukan langkah berikutnya.
Muzani juga menyebut MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memproses penentuan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran.
Pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikan yang digunakannya untuk memenuhi persyaratan pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Persoalan tersebut berkembang menjadi tekanan politik di DPR setelah 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Di tengah perkembangan tersebut, Erwin menilai kepastian proses ketatanegaraan menjadi hal penting bagi dunia usaha. Sebab, semakin lama ketidakpastian mengenai posisi Wakil Presiden berlangsung, semakin besar potensi munculnya persepsi risiko politik di kalangan investor.
"Kami sependapat bahwa faktor waktu menjadi sangat penting. Semakin lama ketidakpastian mengenai posisi Wakil Presiden berlangsung, semakin besar potensi munculnya persepsi risiko politik di kalangan investor," ujar Erwin.
Menurutnya, dunia usaha tidak terlalu mempersoalkan siapa yang akan menduduki posisi Wakil Presiden. Hal yang lebih penting adalah memastikan pemerintahan tetap berjalan efektif dan koordinasi kebijakan ekonomi tidak terganggu.
"Bagi pengusaha, persoalannya bukan semata-mata siapa yang menduduki jabatan Wakil Presiden, tetapi bagaimana memastikan pemerintahan tetap berjalan efektif, koordinasi kebijakan ekonomi tidak terganggu, dan program-program strategis nasional tetap dilaksanakan secara konsisten," tutur dia.
Erwin mengingatkan, investor sangat memperhatikan stabilitas pemerintahan dan kepastian arah kebijakan. Karena itu, proses transisi yang cepat, tertib, transparan, dan konstitusional diperlukan agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi maupun investasi.
"Investor sangat memperhatikan stabilitas pemerintahan dan kepastian arah kebijakan. Apabila proses transisi berlangsung cepat, tertib, transparan, dan konstitusional, kami melihat potensi dampaknya terhadap kegiatan ekonomi dan investasi dapat diminimalkan," ujarnya.
Sebaliknya, jika ketidakpastian berlangsung terlalu lama, investor berpotensi mengambil sikap menunggu atau wait and see. Risiko tersebut terutama membayangi investasi jangka panjang yang membutuhkan kepastian regulasi serta komitmen pemerintah.
Erwin menambahkan, Kadin berharap seluruh lembaga negara dapat menjalankan mekanisme konstitusional secara tertib dan memberikan kepastian kepada masyarakat serta pelaku usaha.
Selain proses pergantian Wakil Presiden, Kadin juga mengingatkan agar dinamika politik tidak menghambat agenda ekonomi pemerintah, mulai dari hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, ketahanan energi dan pangan, hingga penciptaan lapangan kerja.
"Yang juga penting adalah memastikan agenda ekonomi pemerintah, mulai dari hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, ketahanan energi dan pangan, hingga penciptaan lapangan kerja, tidak mengalami perlambatan akibat dinamika politik," kata Erwin.
Bagi dunia usaha, Erwin menegaskan, kepastian keberlanjutan pemerintahan dan kebijakan ekonomi menjadi hal yang paling dibutuhkan agar momentum investasi dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
"Bagi dunia usaha, yang paling penting bukan hanya seberapa cepat proses transisi diselesaikan, tetapi juga seberapa kuat kepastian bahwa pemerintahan dan kebijakan ekonomi tetap berjalan," tutur dia.
"Kami berharap stabilitas politik tetap terjaga agar momentum investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja tidak terganggu," pungkasnya.
(dce)
