Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Pencabutan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 yang ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, pada 11 November 2026.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 724 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 batal dan mewajibkan pihak tergugat untuk mencabut dokumen tersebut.
Dalam pertimbangannya, keputusan pencabutan itu juga merujuk pada Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan tersebut menjadi dasar kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai dengan amar putusan.
Baca Juga: Gibran Temui Prabowo di Istana Merdeka sebelum Menuju Gedung MPR
Melalui diktum kesatu keputusan tersebut, Kemendikdasmen secara resmi mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Sementara itu, diktum kedua menyatakan bahwa surat keterangan tersebut ditarik dari pihak yang dituju maupun pihak lainnya. Dokumen itu juga dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan asas erga omnes.
Asas erga omnes berarti suatu putusan atau ketetapan memiliki daya ikat yang berlaku terhadap semua pihak, bukan hanya pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perkara.
Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 dan ditandatangani oleh Tatang Muttaqin selaku Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
