Polda Sumatera Utara mengungkap dua kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terkait pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Malaysia. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap empat tersangka dan menyelamatkan 11 calon pekerja migran.
Dirres PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes Pol Kristinatara Wahyuningrum, mengatakan dua kasus tersebut terungkap berdasarkan laporan masyarakat mengenai dugaan pengiriman pekerja migran secara nonprosedural.
Kasus pertama melibatkan dua tersangka perempuan berinisial S (40) dan ES (41). Polisi menangkap keduanya pada 2 Oktober 2026 dan mengamankan lima calon PMI yang hendak diberangkatkan ke Malaysia.
“Para tersangka sudah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan. Jadi dari kasus ini lima korban berhasil kami amankan,” kata Kristinatara saat konferensi pers di Polda Sumut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, S berperan sebagai agen yang mengurus penyaluran kerja ke Malaysia, termasuk biaya transportasi dan keberangkatan dari Pelabuhan Tanjung Balai. Sementara itu, ES bertugas merekrut calon pekerja migran dan berkoordinasi dengan S untuk memberangkatkan mereka.
Modus yang digunakan keduanya adalah mengelabui petugas imigrasi dengan membuat calon PMI seolah-olah berangkat ke Malaysia sebagai wisatawan atau pelancong.
“Jadi modus operandinya memberangkatkan calon PMI secara nonprosedural dengan mengelabui petugas imigrasi seolah sebagai wisatawan atau pelancong,” ujar Kristinatara.
Kedua tersangka memperoleh keuntungan masing-masing Rp 3 juta dan Rp 2 juta. Polisi menyebut motif mereka adalah mencari keuntungan.
Korban Dijanjikan Bekerja Sebai Pengasuh Bayi-LansiaPara korban dijanjikan pekerjaan sebagai pengasuh bayi (baby sitter), perawat lansia, pekerja layanan, hingga juru masak di Malaysia. Mereka ditawari gaji sebesar RM 1.500 hingga RM 2.500.
Polisi juga menemukan bahwa kedua tersangka telah melakukan aksinya sebanyak tiga kali. Dalam menjalankan aksinya, mereka bekerja sama dengan seorang agen di Malaysia berinisial K.
Kristinatara menjelaskan, K mentransfer uang sebesar RM 5.000 atau sekitar Rp 20 juta kepada para tersangka untuk mengurus dokumen dan kebutuhan keberangkatan calon PMI. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 15 juta digunakan untuk keperluan pemberangkatan, sedangkan sisanya Rp 5 juta dibagi antara S dan ES.
“Jadi uang yang diterima oleh tersangka dari warga negara Malaysi. Jadi ada agen lagi yang berada di Malaysia berinisial K sebesar RM 5.000 atau kurang lebih Rp 20 juta ya, yang ditransfer ke rekening tersangka. Kemudian tersangka menggunakan uang tersebut untuk mengurus segala dokumen yang diperlukan oleh para calon PMI. Jadi, seluruhnya yang dihabiskan itu sekitar Rp 15 juta. Sisanya Rp 5 juta inilah yang dibagi dua tersangka, Rp 3 juta untuk tersangka S dan Rp 2 juta untuk tersangka ES,” jelas Kristinatara.
Korban Dikirim Lewat Jalur LautDalam kasus kedua, polisi menangkap dua tersangka lainnya, yakni SB (57) dan MDT (43), pada 3 Oktober 2026. Keduanya diduga terlibat dalam pengiriman enam calon PMI secara ilegal ke Malaysia.
Enam calon PMI tersebut berasal dari sejumlah daerah, mulai dari Aceh hingga Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka rencananya diberangkatkan melalui jalur laut tanpa prosedur resmi.
SB berperan mengurus akomodasi keberangkatan calon PMI melalui pelabuhan tidak resmi. Para calon pekerja itu rencananya diberangkatkan menggunakan kapal tongkang menuju Malaysia. Sementara itu, MDT bertugas menjemput calon PMI di sejumlah lokasi di Sumatera Utara.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, SB meminta uang sebesar Rp 4,5 juta dari setiap calon PMI. Uang tersebut kemudian dibagikan kepada agen lain yang berada di Aceh dan Medan sebesar Rp 1,5 juta. SB disebut memperoleh keuntungan sekitar Rp 500 ribu dari setiap calon PMI.
Adapun MDT bertugas menjemput calon pekerja migran di lokasi yang telah ditentukan. Untuk jasa tersebut, MDT meminta bayaran sebesar Rp 300 ribu dari setiap calon PMI.
“Jadi untuk yang kedua ini pun korban berhasil kami amankan dan cegah untuk berangkat ke luar negeri melalui tanpa melalui prosedur sebanyak enam orang,” imbuh Kristinatara.
Kristinatara mengatakan, para tersangka merekrut calon PMI melalui komunikasi dari mulut ke mulut. Sasaran mereka umumnya orang-orang yang memiliki hubungan keluarga atau kenalan dengan pekerja migran yang lebih dahulu bekerja di Malaysia.
“Jadi untuk cara merekrut secara umum biasanya itu dari mulut ke mulut,” ucapnya.
Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat Pasal 81 juncto Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Mereka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 15 miliar.
