Sebanyak 120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Ijazah Gibran, Masuk Agenda Paripurna

pantau.com
2 jam lalu
Cover Berita

Pantau - Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dijadwalkan masuk agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026).

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan jumlah dukungan tersebut telah memenuhi persyaratan pengajuan HMP berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Saan kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, usulan tersebut akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.

Sebanyak 120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Dukung HMP

Saan menjelaskan bahwa jumlah anggota DPR yang mendukung penggunaan Hak Menyatakan Pendapat diketahui setelah pimpinan DPR melakukan rekapitulasi dokumen pengajuan.

“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” ujar Saan.

Dukungan tersebut berasal dari 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, dan 11 anggota Fraksi Partai Gerindra.

Selain itu, terdapat 19 anggota Fraksi Partai NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, serta 28 anggota Fraksi PKS.

Usulan tersebut juga ditandatangani satu anggota Fraksi PAN dan 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.

Saan mengatakan pengajuan HMP mensyaratkan dukungan sedikitnya 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi.

“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” tegas Saan.

Polemik Ijazah Gibran Jadi Materi Usulan Hak Menyatakan Pendapat

Saan mengungkapkan bahwa materi HMP yang diajukan para anggota DPR berkaitan dengan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, para pengusul merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

Ketentuan tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun dugaan bahwa keduanya tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

“Jadi, hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkap Saan.

Polemik ijazah Gibran dalam usulan tersebut merupakan materi yang diajukan para anggota DPR dan belum menjadi kesimpulan resmi lembaga.

Proses HMP masih harus melalui tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan dan tata tertib DPR.

Pimpinan DPR Akan Bahas Usulan melalui Rapat Internal

Saan mengatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti dokumen usulan melalui rapat pimpinan sebelum membawanya ke Badan Musyawarah (Bamus).

Tahapan tersebut diperlukan untuk menentukan proses pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku di DPR RI.

“Ini akan kami bawa ke pimpinan DPR RI, rapat pimpinan dan nanti akan kita Bamus-kan,” jelas Saan.

Ia menegaskan bahwa terpenuhinya syarat pengajuan tidak berarti usulan HMP telah disetujui sebagai keputusan DPR.

Penggunaan hak tersebut tetap memerlukan proses pembahasan dan pengambilan keputusan sesuai aturan kelembagaan.

Rapat Paripurna DPR Dijadwalkan Bahas Pengumuman Usulan Hak Anggota

Berdasarkan agenda yang diterima Parlementaria, Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026) mencantumkan pembahasan pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR RI.

Agenda tersebut menjadi salah satu tahapan untuk menindaklanjuti pengajuan HMP yang telah diterima pimpinan DPR.

Selain itu, rapat paripurna dijadwalkan membahas pengesahan RUU Pembentukan Undang-Undang menjadi RUU inisiatif DPR.

DPR juga akan membahas persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, bersama hak interpelasi dan hak angket.

Dengan masuknya usulan tersebut ke agenda paripurna, DPR akan melanjutkan proses kelembagaan sesuai ketentuan UU MD3 dan Tata Tertib DPR.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Uang Rp 7.805 Triliun Lenyap Seketika Gara-Gara CEO Nvidia Selingkuh
• 23 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Gibran Mundur, Hatta Tak Lagi Jadi Satu-satunya Wapres yang Pernah Mengundurkan Diri
• 9 jam lalukumparan.com
thumb
Rupiah dan Jejak Panjang Kedaulatan Ekonomi Indonesia
• 8 jam lalumedcom.id
thumb
Gerindra Hormati Gibran Mundur dari Wapres: Kedewasaan Berdemokrasi, Sikap Kesatria
• 18 menit lalukumparan.com
thumb
Kapolri Sebut Ahrie Sonta Perintahkan Pembubaran Grup WA hingga Hapus Data Penyadapan
• 6 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.