JAKARTA, DISWAY.ID – Mabes Polri resmi melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Perkembangan ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Suyudi menjelaskan bahwa Polri tidak hanya menangani perkara dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Kepolisian juga telah menerbitkan laporan polisi tersendiri untuk mendalami dugaan tindak pidana makar.
Pernyataan Kapolri ini menambah perkembangan dalam perkara yang sebelumnya menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Namun, Suyudi menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal tidak bisa langsung dijadikan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana makar.
"Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta, dan atau secara bersama-sama, dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," kata Jenderal Suyudi dalam rapat kerja tersebut.
Ia menjelaskan, penyelidikan dilakukan secara terpisah untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam dugaan makar tersebut. Artinya, penyidik masih harus mengumpulkan bukti dan mendalami berbagai informasi sebelum mengambil kesimpulan hukum.
BACA JUGA:Gercep! MPR Segera Gelar Rapim Hari Ini Usai Terima Surat Pengunduran Diri Gibran
Suyudi menegaskan bahwa penyelidikan dugaan makar belum menghasilkan kesimpulan bahwa para pihak yang dikaitkan dengan perkara tersebut benar-benar melakukan upaya menggulingkan pemerintahan yang sah.
Menurutnya, dugaan perbuatan maupun pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintahan masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
"Hingga saat ini, dugaan perbuatan atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah, masih memerlukan pendalaman lebih lanjut," kata Suyudi.
Penegasan tersebut penting karena perkara dugaan penyadapan ilegal dan dugaan makar merupakan dua persoalan hukum yang berbeda. Masing-masing harus dibuktikan berdasarkan unsur tindak pidana dan alat bukti yang relevan.
Dengan demikian, status tersangka dalam perkara penyadapan ilegal tidak serta-merta menunjukkan bahwa seseorang juga terbukti melakukan tindak pidana makar.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Punya Waktu 14 Hari Usulkan 2 Nama Calon Wapres Pengganti Gibran
- 1
- 2
- »
