JAKARTA, DISWAY.ID -- Kapolri Jenderal Suyudi membeberkan secara gamblang kronologi dan struktur komando di balik kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden di hadapan anggota Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026.
Suyudi menjelaskan perkara ini bergulir pada kurun waktu 2025 hingga 2026 dan menyeret sejumlah oknum internal Polri mulai dari level pelaksana teknis hingga dugaan instruksi dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).
Ia menyebut kasus ini bermula ketika Plt Kabagmon Irjen Pol Ahrie Soenta (AS) diduga memberikan instruksi penyadapan secara lisan tampa dilengkapi surat permohonan penyidik.
BACA JUGA:Kapolri Suyudi Buka Fakta Baru! Dugaan Makar dan Penyadapan Ilegal Kini Diselidiki Terpisah
Akibatnya sejumlah nomor telepon disadap di luar prosedur penegakan hukum yang sah.
"Pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati, perkara ini berawal pada kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 ketika AS selalu pelaksana tugas kepala bagian monitoring atau Plt Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan prosedur penegakan hukum," terang Suyudi.
Kronologi Lengkap dan Perintah ListyoBerdasarkan hasil penyidikan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, aksi penyadapan ilegal yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan ini dijalankan melalui lima tahapan secara terstruktur.
Yakni perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user dan penghapusan data.
Pada tahap awal instruksi penyadapan diduga bersumber dari Listyo yang diteruskan melalui SU atau Irjen Slamet Uliandi.
BACA JUGA:Prabowo Tahu Dirinya Disadap Sejak 2025, Kapolri Suyudi Langsung Lapor ke Istana
Kemudian mengalir kepada EH alias Irjen Eko Hadi dan Ahrie Soenta. Perintah tersebut disampaikan secara lisan maupun lewat percakapan grup WhatsApp tanpa dokumen resmi seperti surat permohonan penyidik atau lampiran Laporan Polisi.
Setelah perintah turun, Tim Technical Supporting Unit (TSU) melakukan proses provisioning dengan memasukkan nomor-nomor target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi perkara Pro Justitia.
Eksekusi penyadapan kemudian dijalankan melalui sistem PLX --di mana petugas mendengarkan, mengekspor rekaman, hingga membuat transkripnya untuk dilaporkan secara berjenjang kepada Slamet Uliandi hingga Listyo.
Modus Penghapusan Jejak DigitalOperasi senyap tersebut mulai terendus saat masuk bulan Oktober 2026.
Pada periode ini, Ahrie Soenta diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang selam aini dipakai sebagai sarana koordinasi penyadapan, sekaligus menginstruksikan tim TSU untuk menghapus seluruh data log hasil sadapan pada sistem LIMS dan PLX.
- 1
- 2
- »
