Pantau - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk kerja sama Indonesia dengan Israel sebelum Palestina memperoleh kemerdekaan.
Syahrul meminta pemerintah tetap berpegang pada amanat konstitusi Indonesia yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Pernyataan tersebut disampaikan Syahrul saat diwawancarai Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai dukungan Indonesia terhadap Palestina harus diwujudkan melalui kebijakan pemerintah, diplomasi parlemen, dan partisipasi masyarakat.
Syahrul Aidi Tegaskan Penolakan Kerja Sama dengan IsraelSyahrul menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sikap Indonesia terhadap kemungkinan kerja sama dengan Israel.
Menurutnya, Indonesia perlu mempertahankan komitmen terhadap perjuangan rakyat Palestina sebagaimana tercermin dalam prinsip konstitusi.
“Jadi jangan sekali-sekali melakukan upaya untuk melakukan kerja sama dengan Israel. Karena bagi kita haram hukumnya kerja sama dengan Israel sebelum Palestina ini merdeka,” tegas Syahrul.
Ia menilai dukungan terhadap Palestina tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan solidaritas.
Komitmen tersebut, menurutnya, juga harus tercermin dalam keputusan politik dan langkah diplomasi Indonesia di tingkat internasional.
Syahrul mengingatkan bahwa prinsip penghapusan penjajahan merupakan bagian dari amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Masyarakat Diminta Kawal Sikap Pemerintah terhadap PalestinaSyahrul mengajak masyarakat ikut mengawasi kebijakan pemerintah agar tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
Menurutnya, keterlibatan publik diperlukan untuk menjaga komitmen Indonesia dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan dan keadilan.
“Kita juga, ya masyarakat, kita minta sama-sama mengawal untuk pemerintah melaksanakan amanah undang-undang,” ujarnya.
Ia menilai dukungan masyarakat dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menyikapi perkembangan hubungan internasional yang berkaitan dengan Palestina dan Israel.
Syahrul juga berharap pemerintah mempertahankan sikap yang sejalan dengan perjuangan kemerdekaan Palestina.
BKSAP DPR Akan Terus Suarakan Palestina di Forum InternasionalSyahrul memastikan BKSAP DPR RI akan terus membawa isu kemerdekaan Palestina dalam berbagai forum kerja sama antarparlemen.
Menurutnya, perjuangan Palestina harus tetap menjadi perhatian dalam diplomasi parlemen meskipun agenda pertemuan internasional membahas tema lain.
“Kita parlemen harus selalu menyuarakan kemerdekaan Palestina di forum. Dengan berbagai, baik di forum apa pun, tema apa pun, Palestina harus selalu disuarakan. Kemudian jangan pernah berhenti,” ungkap Syahrul.
Legislator dari daerah pemilihan Riau II itu menegaskan bahwa diplomasi parlemen merupakan salah satu jalur untuk mempertahankan perhatian internasional terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Ia berharap upaya tersebut terus dilakukan secara konsisten melalui berbagai kesempatan pertemuan antarparlemen.
Syahrul Apresiasi Aksi Ride for Palestine dari Surabaya ke JakartaSelain melalui jalur diplomasi, Syahrul menilai gerakan solidaritas masyarakat memiliki peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Ia mengapresiasi kegiatan Ride for Palestine yang menempuh perjalanan sekitar 1.000 kilometer dari Surabaya menuju Jakarta.
Menurutnya, aksi tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan nyata masyarakat Indonesia terhadap rakyat Palestina.
Syahrul berharap gerakan solidaritas serupa dapat terus berkembang dan melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat.
Dukungan publik yang berkelanjutan dinilai dapat memperkuat upaya pemerintah dan parlemen Indonesia dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina di tingkat internasional.
