JAKARTA, DISWAY.ID-- Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjajaki kerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk memperluas edukasi dan literasi haji serta umrah hingga ke pelosok desa.
Langkah ini diambil guna mencegah penipuan yang kerap menargetkan masyarakat perdesaan.
Penjajakan tersebut dibahas dalam kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Rabu (11/11).
BACA JUGA:Kemenhaj Perketat Pengawasan Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Tegaskan Lawan Bandit Agama
Pertemuan itu antara lain membahas persiapan nota kesepahaman terkait penguatan literasi haji dan umrah.
Keterbatasan akses informasi mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat desa rentan menjadi korban penipuan.
Data pengaduan yang dihimpun menunjukkan sekitar 400 kasus pada 2023, meningkat menjadi sekitar 500 kasus pada 2024. Hingga September 2026, tercatat 189 pengaduan dengan modus antara lain penipuan dan penggelapan dana perjalanan.
Sepanjang 2026 hingga 6 Juli, tercatat 64 perkara dengan 3.550 korban dan total kerugian mencapai Rp116,7 miliar. Sebagian besar korban berasal dari masyarakat desa, termasuk mereka yang telah mengumpulkan uang bertahun-tahun untuk berangkat ke Tanah Suci.
BACA JUGA:Kemenhaj Resmi Buka Pelunasan Bipih Haji Reguler 1448 H/2027 M Mulai 10 November 2026
“Penipuan umrah dan haji itu tinggi sekali, kasusnya tinggi sekali, dan sebagian besar korbannya itu adalah warga kita di desa-desa,” ujar Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak.
Menurutnya, informasi mengenai penyelenggaraan haji dan umrah belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut dimanfaatkan pihak-pihak yang disebutnya “bandit-bandit agama” untuk menipu warga.
Kemenhaj mendorong pelibatan pendamping desa yang berjumlah 25.380 orang di 37 provinsi sebagai saluran penyampaian informasi.
Menteri Desa Yandri Susanto telah menyatakan komitmen mendukung upaya tersebut.
Melalui kerja sama ini, Kemenhaj berharap edukasi mengenai prosedur resmi haji dan umrah dapat menjangkau masyarakat lebih luas sehingga warga lebih terlindungi dari praktik penipuan dan tawaran keberangkatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
