Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, menyatakan dukungan penuh kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk mengungkap kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.
Safaruddin menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan mendukung langkah Kapolri untuk mengusut perkara tersebut hingga tuntas, termasuk apabila ditemukan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan, Pak Kapolri, mendukung 1.000 persen Bapak Kapolri untuk mengungkap ini. Kalau ada urusan-urusan politik, kami dari Fraksi PDI Perjuangan akan mem-backup sepenuhnya untuk mengungkap sampai ke akar-akarnya,” kata Safaruddin dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
Ia mengapresiasi keberanian dan ketegasan Kapolri beserta jajarannya dalam mengungkap kasus tersebut.
Safaruddin menilai penyidik perlu menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat, mulai dari pemberi perintah, pelaksana penyadapan, pihak yang membantu, hingga penerima manfaat dari hasil penyadapan.
Menurutnya, penyidik juga perlu mengungkap siapa pihak yang menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan tersebut.
“Siapa orang yang menerima sadapan itu? Diungkap saja, Pak. Diungkap saja, siapa penerima sadapan itu? Dan segera orang ini dijadikan tersangka yang menerima manfaat sadapan ini,” ujarnya kepada Kapolri.
Safaruddin juga menduga kasus penyadapan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan politik untuk menjatuhkan Presiden. Ia meminta Kapolri dan Kabareskrim tidak berhenti pada penyelidikan, tetapi melanjutkannya ke tahap penyidikan dengan langkah-langkah hukum yang diperlukan.
Ia menyebut, seharusnya Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang lebih dahulu diproses melalui sidang etik. Sejauh ini baru Irjen Ahrie Sonta yang telah menjalani sidang KKEP tersebut.
Safaruddin meminta agar sidang etik terhadap Listyo Sigit segera digelar, kalau bisa dalam pekan ini.
“Saya minta kepada Bapak Kapolri agar Pak Listyo Sigit dulu yang disidangkan kode etik itu. Baru yang lain-lain. Nah, kapan itu Pak Listyo Sigit, Pak? Saya minta minggu ini sudah disidangkan kode etik Pak Listyo Sigit itu. Komandannya dulu, Pak. Komandannya dulu ditumbangkan baru yang lain-lain, Pak. Kepalanya dulu,” tegas Safaruddin.
Selain itu, ia meminta penyidik berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri sumber pendanaan operasional penyadapan, termasuk dugaan pembelian alat penyadap.
“Saya minta koordinasi dengan PPATK, dari mana sumber-sumber dana yang dia, yang di yang digunakan oleh Listyo Sigit untuk mendukung operasionalnya nih. Termasuk yang dipertanyakan, apakah ada tambahan alat sadap itu menggunakan uang pribadi dia?,” kata dia.
Safaruddin menegaskan Fraksi PDI Perjuangan akan tetap mendukung Kapolri dalam mengusut perkara tersebut meskipun prosesnya berpotensi bersinggungan dengan kepentingan politik.
“Komisi III berada di belakang Bapak. Karena secara profesional, ini kan mungkin akan bercampur dengan nonteknis. Ada mungkin nanti nonteknis akan muncul, tapi yakin lah, ungkap lah itu, Pak,” ujar Syafaruddin kepada Kapolri.
