JAKARTA, KOMPAS - Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri telah menerbitkan laporan polisi untuk dugaan tindak pidana makar dengan terduga pelaku Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi lain. Hingga saat ini, pendalaman perkara dilakukan secara intensif agar dapat segera dinaikkan ke tahap penyidikan.
Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin dalam keterangan pers seusai Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (12/11/2026) menyampaikan, dari hasil penyidikan Direktorat Tindak Pidana Siber bersama Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, pihaknya telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar.
"Jadi, kemarin kami sudah menerbitkan laporan polisi khusus penanganan tindak pidana makar terhadap para terduga pelaku, yaitu empat orang yang sudah ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber dan kemungkinan masih bisa berkembang," tutur Asep.
Empat terduga pelaku itu adalah Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal (Irjen) Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Mereka telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan penyadapan ilegal.
Dengan laporan polisi mengenai dugaan tindak pidana makar, pihaknya akan melakukan penyelidikan yang intensif sehingga perkara itu dapat naik ke tahap penyidikan. Hal itu menunjukkan bahwa Polri tidak berhenti hanya pada penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal.
"Kami akan terus melakukan pengembangan dengan dibuktikan bahwa kita sudah menerbitkan laporan polisi, namun tetap mengedepankan asas-asas praduga tak bersalah dan legalitas yang terus kita kedepankan dengan juga tetap menghormati hak asasi manusia," ujarnya.
Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto menegaskan, di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri telah menerbitkan laporan polisi (LP) tentang dugaan tindak pidana turut serta atau secara bersama-sama dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar. Penyelidikan untuk memastikan ada tidaknya unsur tindak pidana makar melalui pembuktian secara terpisah.
Hingga saat ini, kata Suyudi, dugaan perbuatan atau permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. "Temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar," tutur Suyudi.
Menurut Asep, pihaknya belum bisa membuka secara lebih rinci mengenai penyelidikan dugaan tindak pidana makar tersebut. Yang pasti, ia memastikan bahwa pihaknya akan mendalami peran dari Listyo Sigit Prabowo yang dalam kasus dugaan penyadapan ilegal berperan sebagai pengguna akhir (end user).
"Oleh karena itu, saya juga dalam kesempatan baik ini, kepada media dan masyarakat untuk tidak membentuk opini atau berita-berita hoaks. Semua satu sumber, yaitu kami yang sedang melakukan proses penyelidikan terhadap tindak pidana makar tersebut," terangnya.
Masih dalam rapat dengan Kapolri tersebut, Komisi III DPR mendesak agar para tersangka penyadapan dijerat dengan pasal makar. Pasalnya, penyadapan terutama terhadap kepala negara merupakan bentuk makar. Desakan tersebut tidak semata tertuang dalam kesimpulan rapat, tetapi juga diutarakan oleh sejumlah anggota Komisi III.
Salah satunya seperti yang disampaikan oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman.
Indikasi makar terlihat karena yang disadap dari Presiden sebatas hal-hal yang buruk dari Presiden dan Istana. Hal-hal buruk ini lantas disebar ke publik untuk menanamkan kebencian kepada Presiden. Kondisi ini bisa memantik kebencian kolektif dari publik yang ujungnya bisa berimplikasi pada turunnya Presiden. Dengan kata lain, ia melihat ada motif dan tujuan politik dari penyadapan untuk merampas kekuatan yang sah atau untuk subversi inkonstitusional.
“Maka, Pak Kapolri, jangan segan-segan menerapkan pasal makar,” tambahnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, juga melihat penyadapan dipakai untuk konspirasi dengan cara politik untuk melakukan makar. “Ini bahaya. Kalau ada kelompok yang melakukan upaya makar maka sama saja dengan musuh negara,” ujarnya.
Dalam rapat, sejumlah anggota Komisi III DPR pun mengungkap telah menjadi korban penyadapan. Di antaranya disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mohammad Rano Alfath serta anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Nazaruddin Dek Gam.
Rano bahkan kaget karena dari data yang diperolehnya, yang disadap tidak hanya dirinya tetapi juga keluarganya. “Papa, Ibu, Adik saya disadap, bingung saya. Tidak ada kaitan apa-apa kok disadap. Apa mau kriminalisasi keluarga lalu ditarik ke unsur politiknya?” ujarnya.
Ia bersama sejumlah anggota Komisi III DPR lainnya pun mendesak agar Polri mengusut tuntas kasus tersebut. Tidak sebatas pada empat perwira tinggi Polri yang sudah ditetapkan tersangka dan ditahan tetapi juga siapa yang menginstruksikan penyadapan serta motifnya.
“Ungkap siapa orang yang menerima sadapan tersebut, dan segera dijadikan tersangka. Saya kira tidak terlalu susah untuk menelusurinya. Pasti ada orang yang meminta LSP (tersangka Listyo Sigit Prabowo) menyadap untuk kepentingan politiknya. Segera jadikan tersangka dan ditahan. Begitu pula sumber dananya, perlu ditelusuri, berkoordinasi dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan),” ujar anggota Komisi III DPR Safaruddin.
Tak hanya itu, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni mendengar ada personel Polri yang menerima kenaikan pangkat luar biasa dalam kelompok yang terlibat penyadapan. Ia meminta agar Kapolri membatalkan kenaikan pangkat ini. Jika ada anggota DPR yang terlibat, Polri pun diminta tak ragu untuk menindaknya.
Secara terpisah, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Suparyati, dalam keterangan pers, mengatakan, hingga hari ini, pihaknya telah menerima delapan permohonan perlindungan terkait perkara dugaan tindak pidana penyadapan. Seluruh pemohon saat ini berstatus sebagai saksi.
"Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator,” ungkap Sri.
Meski demikian, kata Sri, LPSK membuka peluang untuk pengajuan permohonan perlindungan dari pihak dengan status yang berbeda, termasuk justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama. Hal itu selalu terbuka seiring dengan perkembangan penanganan perkara.
Terkait dengan delapan permohonan yang telah masuk ke LPSK, saat ini seluruh permohonan masih dalam proses penelaahan. LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik untuk memperoleh informasi dan pendalaman terkait kebutuhan pelindungan para pemohon.
Penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban. Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
