JAKARTA, KOMPAS.TV - Jaringan GUSDURian mengecam tindakan represif aparat kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi pada 10 November 2026 di Yogyakarta.
Kecaman tersebut disampaikan menyusul dugaan penggunaan kekuatan berlebihan, penembakan gas air mata, hingga penangkapan paksa terhadap peserta aksi yang disebut terjadi hingga dini hari.
Pernyataan sikap tersebut diterbitkan Sekretariat Nasional Jaringan GUSDURian di Yogyakarta pada Rabu (11/11/2026).
Organisasi masyarakat sipil itu menilai penanganan aksi oleh aparat tidak mencerminkan prinsip demokrasi dan semangat reformasi.
Baca Juga: Gibran Mundur dari Wapres, PSI: Supaya Pemerintahan Presiden Prabowo Tidak Terbebani
Dalam keterangannya, Jaringan GUSDURian menjelaskan ribuan masyarakat Yogyakarta turun ke jalan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional.
Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari pelestarian lingkungan, perbaikan ekonomi, hingga penegakan hukum.
Aksi itu disebut berlangsung damai dan tertib hingga pukul 19.30 WIB. Namun, kericuhan kemudian terjadi di beberapa titik ketika sebagian massa tengah membubarkan diri.
"Sayangnya, aparat kepolisian kemudian melakukan tindakan-tindakan membabi buta dengan menembakkan gas air mata, melakukan penangkapan paksa disertai tindakan kekerasan, dan bahkan menerjunkan tentara dalam menangani situasi yang tidak terkendali itu," demikian keterangan Pernyataan Sikap Jaringan GUSDURian.
"Hal ini dilakukan hingga dini hari yang membuat peserta aksi terdesak masuk ke wilayah kampus UGM. Meski sudah berada di lingkungan kampus, pengejaran dan tindakan represif masih terjadi. Aparat bahkan tetap menembakkan gas air mata meski berada tak jauh dari kompleks Rumah Sakit Panti Rapih yang berlokasi di dekat kampus."
Lima Sikap Jaringan GUSDURianSebagai gerakan masyarakat sipil yang mendukung cita-cita reformasi dan penguatan demokrasi, Jaringan GUSDURian menyampaikan lima sikap terkait penanganan aksi demonstrasi tersebut.
Baca Juga: DPR RI Batal Gelar Rapat Paripurna HMP Wapres Gibran
Pertama, Jaringan GUSDURian mengecam keras tindakan represif aparat dan pengerahan kekuatan secara berlebihan atau excessive power dalam menangani massa aksi.
Organisasi tersebut juga menyoroti keterlibatan tentara dengan kendaraan taktis dalam pengamanan demonstrasi. Menurut Jaringan GUSDURian, pengerahan kekuatan militer dalam kegiatan masyarakat sipil semestinya tidak dilakukan.
Selain itu, mereka menyebut lebih dari 100 peserta aksi mengalami penangkapan paksa. Sejumlah penangkapan tersebut diklaim disertai tindakan kekerasan, termasuk hingga ke lingkungan kampus.
Kedua, Jaringan GUSDURian menilai keterlibatan tentara dalam pengamanan demonstrasi menunjukkan bagaimana negara memposisikan peserta aksi sebagai pihak yang dianggap berbahaya.
Menurut organisasi tersebut, kondisi itu mencerminkan kecenderungan pemerintahan otoriter yang antikritik karena suara berbeda dipandang sebagai ancaman.
Jaringan GUSDURian menegaskan kritik merupakan bentuk kepedulian warga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, negara demokrasi seharusnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Ketiga, organisasi tersebut mendesak kepolisian segera membebaskan warga yang ditahan secara paksa serta mengusut dugaan kekerasan yang dilakukan aparat selama penanganan demonstrasi.
Keempat, Jaringan GUSDURian meminta pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat dan segera merealisasikan tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Sejumlah tuntutan yang disoroti antara lain penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, penurunan harga kebutuhan pokok, serta penghentian program yang dinilai bermasalah seperti Kopdes, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan food estate.
Organisasi tersebut mengusulkan agar anggaran program-program itu dialihkan ke sektor yang dinilai lebih dibutuhkan masyarakat seperti pendidikan dan perbaikan infrastruktur.
Kelima, Jaringan GUSDURian menolak pelibatan kembali tentara dalam urusan sipil atau yang dikenal sebagai dwifungsi. Mereka menilai praktik tersebut bertentangan dengan semangat reformasi yang menghapus dwifungsi TNI sejak era Presiden KH Abdurrahman Wahid.
Menurut Jaringan GUSDURian, pemberian keleluasaan kepada tentara untuk terlibat urusan sipil sama dengan mengkhianati reformasi dan membuka peluang kembalinya pemerintahan otoriter.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Dian Nita Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- gusdurian
- kecam
- Tindakan Represif Aparat
- yogyakarta
