Bareskrim Polri resmi menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar yang melibatkan empat tersangka. Penyidik kini mulai melakukan serangkaian tindakan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri mengatakan, penerbitan laporan polisi dilakukan setelah penyidik melakukan penyelidikan selama satu pekan.
Dalam proses tersebut, penyidik telah memeriksa 28 saksi dari Direktorat Siber serta menambahkan pemeriksaan terhadap sekitar 10 saksi lainnya.
Bareskrim juga telah berkoordinasi dengan sejumlah ahli pidana dan ahli hukum tata negara.
“Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah kami laksanakan selama satu minggu, kami telah meneliti sebanyak 28 saksi yang berada pada Direktorat Siber. Kemudian, kami juga melakukan penambahan sebanyak sekitar 10 orang saksi lainnya,” kata Susatyo di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Susatyo menjelaskan, dari hasil penyelidikan dan koordinasi dengan para ahli, penyidik menemukan dugaan peristiwa tindak pidana makar.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan yang dilakukan melalui perantara, menyuruh orang lain, maupun turut serta menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana makar.
Dugaan perbuatan itu disebut memiliki maksud merampas kemerdekaan Presiden atau membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, menggulingkan pemerintahan, hingga melakukan permufakatan jahat atau persiapan tindak pidana makar.
Atas dugaan tersebut, laporan polisi diterbitkan dengan sangkaan Pasal 191 dan atau Pasal 193 dan atau Pasal 196 KUHP juncto Pasal 160 KUHP juncto Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana.
“Sehingga mulai kemarin kami sudah melakukan serangkaian tindakan penyidikan untuk kemudian menemukan terkait dengan tersangka,” ujarnya.
Saat ditanya apakah pasal makar tersebut turut disangkakan kepada empat tersangka yang sebelumnya telah disebutkan, Susatyo membenarkannya.
“Ya, termasuk yang empat tadi,” jawabnya.
Sementara itu, ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya tersangka baru dalam perkara tersebut, Susatyo belum memberikan penjelasan lebih lanjut.
“Nanti, nanti, nanti ya,” katanya.
Susatyo memastikan perkembangan penanganan perkara tersebut akan disampaikan kepada masyarakat seiring berjalannya proses penyidikan.
Sebelumnya, dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh penting di Indonesia diungkap Bareskrim Polri. Nomor telepon Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, Media, hingga kalangan pengusaha diduga menjadi sasaran penyadapan tanpa prosedur hukum.
Dalam kasus tersebut, Bareskrim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dengan inisial LSP (Jenderal Listyo Sigit Prabowo), ASN (Irjen Ahrie Sonta Nasution), EH (Irjen Eko Hadi Santoso), dan SU (Irjen Slamet Uliandi)
Komjen Pol Asep Safrudin Kabareskrim mengungkapkan, dugaan penyadapan ilegal itu terjadi dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku di lingkungan kepolisian.(faz/ham)
