Pemerintah menegaskan akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang membiarkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di wilayah konsesinya. Sanksi tersebut mulai dari tindakan administratif, pencabutan izin, hingga penuntutan pidana.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, pemerintah tidak akan lagi menanggung beban akibat kelalaian korporasi dalam mencegah dan menangani kebakaran lahan.
"Negara tidak akan lagi menanggung beban kelalaian korporasi. Sanksi administratif, pencabutan izin, dan penuntutan pidana sudah dimulai bagi mereka yang membiarkan kebakaran terjadi di dalam wilayah konsesi mereka," ujar Rachmat dalam sambutannya dalam agenda 22th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC 2026) di Bali, Kamis (12/11).
Menurut Rachmat, kebakaran lahan yang terus berulang menjadi persoalan serius, termasuk karena api kini tidak hanya terjadi di kawasan pinggiran hutan, tetapi juga di lanskap perkebunan kelapa sawit.
Persoalan kebakaran hutan yang terus berulang menjadi pertanyaan tersendiri baginya. Ia menilai, seharusnya kebakaran dapat dicegah lebih dini dengan dukungan teknologi yang tersedia saat ini, mulai dari pemantauan melalui data satelit secara real time hingga pemodelan iklim untuk memprediksi potensi kebakaran.
"Ini adalah krisis yang membutuhkan komitmen proaktif," katanya.
Rachmat mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah langsung dalam penanganan karhutla, termasuk memimpin operasi tanggap darurat hingga mengerahkan personel militer dan tim darurat di berbagai wilayah terdampak. Menurutnya, dampak dari kebakaran lahan tidak hanya merusak lingkungan dan menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga membebani sumber daya negara hingga mengancam keselamatan petugas pemadam kebakaran.
Di sisi lain, Rachmat juga menyoroti masih adanya ambiguitas dalam aturan terkait pembukaan lahan dengan cara membakar. Meski hukum nasional melarang praktik tersebut, terdapat ketentuan yang memberikan ruang bagi praktik pembakaran dalam konteks kearifan lokal.
Pengecualian itu, kata dia, pada dasarnya ditujukan secara terbatas bagi petani kecil dan masyarakat adat yang mengelola lahan hingga dua hektare di wilayah tertentu.
Namun, menurut Rachmat, ketentuan tersebut kerap disalahgunakan untuk membenarkan praktik pembukaan lahan yang tidak dapat diterapkan dalam kegiatan pertanian skala besar.
"Terlalu lama, ambiguitas sistemik dan sikap puas diri industri telah memungkinkan keuntungan jangka pendek mengalahkan pengelolaan lahan yang bertanggung jawab," ujar Rachmat.
Ia menegaskan pemerintah akan memperketat pengawasan dan menutup celah antara kepatuhan perusahaan di atas kertas dengan perlindungan lingkungan di lapangan.
Rachmat menekankan seluruh pihak, mulai dari perusahaan, investor, pemasok, hingga regulator, memiliki tanggung jawab dalam mencegah terjadinya kebakaran lahan. Keberlanjutan tidak boleh hanya menjadi slogan pemasaran, sementara masih terdapat praktik yang membiarkan kelalaian dalam pengelolaan lahan. Keberlanjutan tidak bisa hanya menjadi slogan pemasaran sementara praktik kearifan lokal dieksploitasi untuk kelalaian.
“Kita harus menutup kesenjangan antara kepatuhan di atas kertas dan perlindungan di lapangan,” ujar Rachmat.
Lebih lanjut, ia menilai Ekspansi ekonomi tidak lagi dapat terjadi dengan mengorbankan degradasi lingkungan. Pertumbuhan harus tetap berada dalam batas-batas alam. Melindungi petani kecil dan pekerja perkebunan bukanlah amal.
“Ini adalah strategi inti untuk ketahanan dan mereka berhak mendapatkan pendapatan yang adil, kondisi kerja yang aman, dan dukungan langsung,” kata Rachmat.
