JAKARTA, DISWAY.ID - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengalami penyederhanaan cakupan.
Salah satu perubahan penting adalah tindak pidana di bidang perpajakan tidak lagi masuk dalam daftar sasaran mekanisme perampasan aset.
Padahal, pada pembahasan awal, DPR RI sempat memasukkan tindak pidana perpajakan sebagai salah satu dari 13 kategori tindak pidana lainnya di luar korupsi yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa penyederhanaan tersebut dilakukan untuk menjaga agar penerapan aturan tetap proporsional.
DPR bersama pemerintah ingin memastikan kewenangan perampasan aset tidak memiliki cakupan terlalu luas sehingga berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.
BACA JUGA:Fakta Baru Soal Kasus Penyadapan Presiden, Kapolri Suyudi: LSP Beri Perintah di Grup WA
Menurut Habiburokhman, pembatasan diperlukan karena aturan yang terlalu luas dapat memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Terlebih, mekanisme perampasan aset menyangkut kewenangan negara untuk mengambil aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
"Jangan yang lain, kalau yang lain nanti bisa kemana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Selain tindak pidana perpajakan, sejumlah kategori yang semula masuk dalam pembahasan awal juga tidak lagi menjadi sasaran tersendiri.
Di antaranya tindak pidana perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, serta lingkungan hidup.
Dalam rumusan terbaru yang dibahas DPR dan pemerintah, terdapat enam jenis tindak pidana lainnya di luar korupsi yang disepakati masuk dalam cakupan RUU Perampasan Aset.
Keenam kategori tersebut meliputi:
1. Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
2. Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
- 1
- 2
- 3
- »
