Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Indonesia. Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri tersebut ke Majelis Permusyawaratan Rakyat pada hari ini, Kamis (12/11).
Berdasarkan aturan, baik Presiden maupun Wakil Presiden (Wapres) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Ketentuan terkait hak keuangan mantan Presiden dan Wakil Presiden tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100 persen (seratus persen) dari gaji pokok terakhir,” bunyi Pasal 6 Ayat 2 beleid tersebut, dikutip Kamis (12/11).
Sementara gaji pokok Wakil Presiden Indonesia adalah 4 kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.
Aturan mengenai gaji tertinggi pejabat negara diatur dalam PP Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.
Dalam aturan tersebut, gaji tertinggi pejabat negara adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung yaitu sebesar Rp 5.040.000,00 sebulan.
Dengan demikian, jika mengacu pada aturan besaran pensiun bekas Wapres, maka besaran pensiun yang akan diterima Gibran adalah Rp 5,04 juta dikali 4 atau Rp 20,16 juta atau Rp 20.160.000 per bulan.
Selain pensiun, bekas Wakil Presiden juga berhak memperoleh sejumlah tunjangan dan fasilitas lainnya. Berdasarkan Pasal 7, pemerintah memberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
Pemerintah juga menanggung biaya rumah tangga yang berkaitan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon. Selain itu, seluruh biaya perawatan kesehatan bagi bekas Wakil Presiden beserta keluarganya juga ditanggung.
Tak hanya itu, Pasal 8 mengatur bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Pemerintah juga menyediakan sebuah kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.
Sementara itu, berdasarkan Pasal 11, bekas Wakil Presiden juga berhak mempunyai staf yang terdiri dari pegawai negeri. “Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat,” bunyi Pasal 9 aturan tersebut.
