Kabar mengenai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto serta pimpinan MPR langsung mengubah suhu politik di Jakarta. Di lorong-lorong Senayan hingga ruang-ruang diskusi pelaku pasar di kawasan Sudirman, percakapan tak lagi sekadar membahas alasan di balik langkah tersebut. Pertanyaan yang jauh lebih mendesak kini mengemuka: siapa yang akan duduk di kursi RI-2 mendampingi Prabowo hingga akhir masa jabatan?
Secara konstitusional, jalur yang ditempuh sebenarnya terang benderang. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menggariskan bahwa Presiden mengusulkan dua nama calon, lalu MPR menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih satu di antaranya.
Namun, hukum tata negara hanyalah panggungnya. Lakon sesungguhnya adalah tarik-menarik kepentingan politik untuk menentukan dua nama yang akan disodorkan Presiden ke parlemen.
Dalam dokumen kajian terbaru NJCI Intelligence Assessment™ (NIA-2026-002) yang dirilis pada 12 November 2026, Nexus Jurisprudence and Constitutionalism Institute (NJCI) yang dipimpin oleh Primasari, S.Kep., M.H. memetakan arah angin politik dalam tujuh hari ke depan. Menurut kajian tersebut, risiko utama saat ini bukanlah kekosongan kekuasaan, melainkan pertarungan pengaruh dalam bursa calon pengganti.
Dari klaster pemerintahan, NJCI memproyeksikan empat figur utama yang memiliki peluang paling besar masuk ke dalam radar usulan Presiden sekaligus bertarung memperebutkan suara mayoritas di sidang MPR.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY): Kartu Konsolidasi Politik
Di urutan teratas, nama Agus Harimurti Yudhoyono muncul sebagai kandidat dengan probabilitas tertinggi. Dalam kalkulasi NJCI, AHY mengantongi peluang 32 persen untuk masuk dalam daftar dua nama usulan Presiden, dan 35 persen peluang keluar sebagai pemenang jika bertarung di sidang MPR.
Kekuatan utama AHY terletak pada posisinya sebagai ketua umum partai politik besar sekaligus menteri aktif di kabinet. Bagi Prabowo, memilih AHY berarti memperluas sekaligus mengunci basis dukungan politik pemerintahan di parlemen. Di tengah dinamika transisi, figur yang membawa gerbong partai jelas menjadi aset strategis untuk meredam potensi gejolak politik.
Erick Thohir: Penjaga Sentimen Pasar
Membayangi ketat di posisi kedua adalah Erick Thohir. Menteri yang akrab dengan dunia korporasi dan BUMN ini diproyeksikan memiliki peluang 29 persen untuk diusulkan Presiden, dengan probabilitas terpilih di MPR sebesar 30 persen—selisih tipis di bawah AHY.
Keunggulan Erick bukan pada kepemilikan partai, melainkan daya terimanya yang cair di berbagai kelompok elite. Lebih dari itu, di mata investor dan pelaku ekonomi, Erick dianggap sebagai simbol kontinuitas kebijakan yang relatif aman bagi stabilitas pasar. Jika prioritas utama Istana adalah memastikan bursa saham dan nilai tukar tetap tenang selama proses transisi, nama Erick hampir pasti ada di atas meja pertimbangan.
Yusril Ihza Mahendra: Simbol Stabilitas Konstitusi
Di tengah isu suksesi yang bersinggungan erat dengan tafsir hukum dan tata negara, nama Yusril Ihza Mahendra ikut mengemuka dengan peluang 18 persen masuk bursa usulan Presiden dan 12 persen peluang menang di MPR.
Yusril menawarkan profil yang berbeda dibandingkan dua kandidat sebelumnya. Dengan reputasi dan basis keilmuan hukum tata negara yang mumpuni, kehadirannya di kursi RI-2 dipandang mampu menjadi jangkar legitimasi serta simbol stabilitas hukum bagi pemerintahan Prabowo. Ia adalah opsi teknokratik-konstitusional ketika negara membutuhkan ketenangan prosedural.
Khofifah Indar Parawansa: Magnet Basis Kultural
Melengkapi empat besar proyeksi NJCI adalah Khofifah Indar Parawansa. Sosoknya mencatatkan probabilitas 15 persen untuk masuk daftar dua nama Presiden, namun memiliki daya tawar lebih tinggi saat masuk ke arena pemilihan MPR dengan peluang menang sebesar 18 persen.
Kekuatan Khofifah bertumpu pada basis kultural Nahdlatul Ulama (NU) yang mengakar kuat serta rekam jejak elektabilitas nasional yang sudah teruji. Dalam politik Indonesia, representasi basis massa keagamaan moderat dan keterwakilan tokoh perempuan sering kali menjadi titik temu kompromi yang sulit ditolak oleh fraksi-fraksi di parlemen.
Menanti Kompromi di Minggu Penentuan
Kajian NJCI memprediksi bahwa proses di MPR tidak akan menunggu hingga batas maksimal 60 hari. Sidang pemilihan diperkirakan berlangsung lebih cepat, yakni pada minggu kedua hingga kelima setelah jabatan resmi kosong, dengan skenario transisi cepat dan stabil mendominasi peluang sebesar 57 persen.
Pada akhirnya, komposisi dua nama yang akan dikirim Presiden ke MPR akan sangat bergantung pada kebutuhan paling mendesak pemerintahan Prabowo saat ini. Apakah Istana membutuhkan penguatan koalisi partai lewat AHY, jaminan ketenangan pasar melalui Erick Thohir, perisai konstitusi bersama Yusril, atau harmoni basis kultural lewat Khofifah?
Dalam beberapa hari ke depan, jawaban atas teka-teki politik itu akan mulai terbaca dari siapa saja tokoh yang paling sering keluar-masuk pintu Istana.
